Temukan Ketidaksesuaian Gizi di Menu MBG, DPRD Kaltara Rekomendasikan Ada Sanksi Tegas

​TARAKAN, Fokusborneo.com – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) terkait implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 4 Tarakan, Senin (2/3/26).

Dalam tinjauan tersebut, dewan menemukan sejumlah celah yang menjadi catatan serius bagi pihak penyelenggara.

​Sidak ini dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, didampingi anggota komisi lainnya yakni Dino Andrian, Supa’ad Hadianto, Ruman Tumbo, Listiani, dan Siti Laela. Turut hadir pula Kepala Cabang Disdikbud Kaltara wilayah Tarakan, Mustari.

​​Syamsuddin Arfah mengungkapkan temuan di SMA Negeri 1 cukup memprihatinkan dari menu MBG sempat viral sama saat dikonfirmasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pihaknya menduga kualitas gizi yang diberikan kepada siswa tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan.

​”Kami menduga gizinya tidak mencukupi dan harganya masih di bawah standar yang ditetapkan. Ini temuan kami di SMA 1. Kami merekomendasikan agar ada sanksi tegas bagi pihak dapur atau penyedia jasa (SPPG) yang mengadakan makanan tersebut,” tegas Syamsuddin.

​​Sementara itu, di SMK Negeri 4, meski secara umum standar harga dan gizi dinilai lebih baik, pihak dewan menyoroti mekanisme pembagian makanan pada hari tertentu.

​”Ada celah saat penggabungan menu hari Jumat dan Sabtu. Karena digabung, menu yang seharusnya didapat dua kali justru hanya jadi satu. Dari aspek gizi dan harga, jika untuk jatah dua hari namun dijadikan satu, itu jelas tidak sesuai,” tambahnya.

​​Menindaklanjuti temuan ini, Komisi IV DPRD Kaltara berencana melakukan langkah-langkah strategis yaitu mendorong pemberian sanksi bagi penyedia jasa (dapur) yang tidak memenuhi spesifikasi gizi.

Selain itu, akan dilakukan rapat tindak lanjut dengan memanggil pihak pengawas program guna meminta kejelasan langkah perbaikan ke depan. DPRD menduga praktik serupa seperti pengurangan standar gizi juga terjadi di sekolah-sekolah lain, sehingga diperlukan monitoring yang lebih ketat.

Politisi PKS itu juga mengajak siswa dan pihak sekolah untuk aktif melaporkan jika ditemukan ketidaksesuaian menu di lapangan.

​”Ini uang negara yang dipakai untuk memberikan gizi terhadap anak-anak kita. Jangan sampai hasilnya tidak sesuai dengan standar gizi yang diharapkan. Pengawasan harus kuat dan rutin,” tutup Syamsuddin.(*/mt)