TARAKAN, Fokusborneo.com – Munculnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru sering kali memicu kekhawatiran mengenai masa depan kebebasan pers di Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Rektor Universitas Borneo Tarakan (UBT), Prof. Dr. Yahya Ahmad Zein, memberikan pandangan hukum yang mencerahkan bagi para jurnalis dalam diskusi perkembangan KUHP terkait Pers bersama insan pers yang dilaksanakan di Ruang Rapat Rektor di Gedung Rektorat, Kampus Universitas Borneo Tarakan (UBT), Senin (9/3/26).
Menurut Prof. Yahya, meski KUHP baru memuat sejumlah pasal yang berpotensi bersinggungan dengan aktivitas jurnalistik seperti pasal pencemaran nama baik (Pasal 433), fitnah (Pasal 434), hingga penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran (Pasal 263-264) insan pers tidak perlu merasa terancam selama bekerja secara profesional.
Prof. Yahya menekankan adanya prinsip hukum Lex Specialis Derogat Legi Generali, di mana aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Dalam konteks ini, UU Pers adalah aturan khusus (lex specialis) bagi kerja jurnalistik, sementara KUHP bersifat umum (lex generali).
”Ada KUHP, ada UU Pers, maka rekan-rekan sekalian pegang UU Pers itu. Karena profesi itu dilindungi oleh UU Pers. Mekanisme penyelesaian sengketa pers tetap harus mengacu pada UU Pers yang melibatkan Dewan Pers,” tegas Prof. Yahya.
Ia menjelaskan perlindungan hukum jurnalis telah dijamin dalam konstitusi (Pasal 24F UUD 1945) serta UU Pers. Selama sebuah produk informasi memenuhi unsur karya jurnalistik yang melalui proses verifikasi fakta dan kode etik, maka penyelesaiannya ada di ranah mediasi Dewan Pers, bukan pidana langsung.
Lebih lanjut, Prof. Yahya menjabarkan kebebasan pers yang sejati harus mencakup tiga aspek utama yaitu hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi.
”Kalau mencarinya bebas tapi memperolehnya dibatasi, atau menyebarkannya saja yang bebas tapi mencarinya dihambat, maka itu belum bisa disebut kebebasan pers yang utuh,” ujarnya.
Senada dengan hal tersebut, Dosen Fakultas Hukum UBT, Dr. Aris Irawan, S.H., M.H., menambahkan jurnalis memiliki landasan kuat untuk tidak khawatir terhadap jeratan pidana, terutama dalam fungsi kritik. Ia merujuk pada banyaknya putusan pengadilan yang membebaskan kritik untuk kepentingan umum sebagai yurisprudensi.
”Selama itu berupa kritik dan masukan untuk kepentingan umum, putusan-putusan pengadilan rata-rata bebas. Batasannya jelas aturan perundang-undangan, kode etik jurnalis, dan penyampaian berita sesuai data,” jelas Dr. Aris.
Dr. Aris juga menggarisbawahi pentingnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terkait UU ITE yang telah diakomodir dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK). Aturan ini menegaskan pemberitaan internet yang dilakukan institusi pers harus diselesaikan melalui mekanisme UU Pers, bukan pasal pidana umum.
”Untuk kasus terkait pers, perlu melibatkan Dewan Pers. Kritik jurnalistik atau kritik untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh masyarakat maupun lembaga, tidak bisa serta-merta dikenakan ketentuan KUHP baru,” tambahnya.
Prof. Yahya juga menyoroti empat fungsi krusial pers dalam demokrasi yang harus terus dijaga, yakni penyebar informasi, pendidikan publik, kontrol sosial terhadap pemerintah, forum diskusi publik.
Rektor UBT mengajak media untuk memperluas cakupan kerja sama dengan dunia pendidikan. Menurutnya, kolaborasi selama ini terlalu dominan pada aspek penyebaran informasi saja.
”Kami di perguruan tinggi melihat ada potensi besar untuk berkolaborasi dalam fungsi pendidikan publik. Jurnalisme yang profesional adalah kunci untuk menjaga kebebasan pers. Jangan takut melakukan pemberitaan sepanjang itu sudah sesuai dengan kode etik jurnalistik,” pungkasnya.(*/mt)
Discussion about this post