TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menargetkan nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kaltara bisa meningkat dari sebelumnya.
Demikian disampaikan Kepala Kesbangpol Kaltara Basiran pada pelaksanaan sosialisasi IDI di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltara, Senin (9/3).
“Sosialisasi ini dilaksanakan guna mendapatkan poin yang dapat meningkatkan indeks demokrasi di Provinsi Kaltara tahun 2020,†katanya.
Dikatakan Basiran, Provinsi Kaltara berada pada urutan ke – 4 nasional, sesuai hasil perkembangan IDI 2018 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) per 29 Juli 2019 lalu dengan capaian 81,07 dengan katagori baik, berada di bawah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta (85,08), Bali (82,32) dan Nusa Tenggara Timur (81,07).
Basiran menyampaikan kembali terkait indicator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan domokrasi di Kaltara. “Ada 3 aspek penting yang diukur dalam IDI yaitu aspek kebebasan sipil, aspek hak – hak politik dan aspek lembaga demokrasi,†katanya.
Selanjutnya, Basiran menjelaskan bahwa IDI menyediakan data penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya terkait penilaian terhadap demokrasi di tingkat provinsi untuk memastikan keselarasan antara Good Governance dengan tujuan reformasi demokratis.
“Data tersebut dapat digunakan oleh pemerintah serta otoritas lokal seperti Kepolisian, Lembaga Peradilan, Organisasi Masyarakat dan lainnya sebagai alat merumuskan kebijakan dan melakukan Evidence-Based Analysis,†tambahnya.
“Saya mengharapkan komitmen semua unsur yang terlibat dalam rangka meningkatkan nilai IDI khususnya di Provinsi Kaltara, semangat kebersamaan dan persaudaraan dalam membangun provinsi Kaltara dapat tercapai kearah pemerintahan yang lebih baik,†harapnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala BPS Provinsi Kaltara, Komisi A DPRD Provinsi Kaltara, Ketua FKUB Provinsi Kaltara, Ketua DPD/DPW Partai Politik, Dosen dan Perwakilan Media Cetak.(humas)
Discussion about this post