TARAKAN – Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Utara mengusulkan pembangunan kanal Bandara Juwata Tarakan dilanjutkan hingga selesai sama kepala daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terpilih. Keberadaan kanal Bandara Juwata Tarakan, sangat dibutuhkan untuk mengatasi banjir di Jalan Mulawarman Kota Tarakan.
“Karena problem banjir di Tarakan ini kita tahu semua, apalagi curah hujan di Tarakan di bulan-bulan tertentu cukup tinggi. Kadang-kadang bersamaan dengan air pasang dan ini problem karena memang Kota pulau,” kata Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Kaltara Supa’ad Hadianto, Senin (8/2/21).
Adanya kanal Bandara Juwata ini, pengendalian banjir di Kota Tarakan khususnya di Jalan Mulawarman bisa diatasi. Sehingga genangan yang terjadi sepanjang Jalan Mulawarman yang memakan waktu yang cukup panjang bisa diminimalisir.
“Pengendalian banjir yang sedang berproses ini, mempunyai fungsi yang lebih luas nanti disana bisa dijadikan polder pada saat aliran sungai yang dari sungai Sesanip ke Mulawarman itu diarahkan ke jalur Bandara ini. Genangan biasa memakan waktu lama misalnya 30 menit bisa jadi tinggal 20 menit bahkan 15 sampai 10 menit sudah bisa kering,” ujar politisi Nasdem.
Kanal Bandara ini nanti juga di modifikasi dengan dibuatkan polder dan pompa air. Jadi saat air laut pasang bisa ditutup dan pompa air dinyalakan untuk membuang air ke laut.
“Tehniknya pihak PU nantinya dan perlu mengkaji lebih dalam. Saran saya disana dibuatkan folder pompa air jadi pada saat hujan deras bersamaan dengan air pasang polder itu bisa di buka tutup. Saat air pasang naik itu bisa di tutup kemudian pompa air kita fungsikan untuk air yang dari darat di buang ke laut, itu merupakan salah satu fungsi yang kita harapkan tapi ini perlu kajian yang lebih jauh lagi baik dampak sosial dan dampak lain yang mungkin timbul,” jelas Supa’ad.
Diharapkan pembangunan kanal Bandara Juwata Tarakan bisa dilanjutkan hingga selesai dan masuk program kerja kepala daerah Provinsi Kaltara terpilih. Supaya fungsi sebagai pengendali banjir di Kota Tarakan bisa maksimal.
“Saran saya paling tidak ini nanti bisa masuk biar kepala pemerintah yang baru lewat Komisi 3 yang akan memberi masukan tetapi perlu di kaji dari hulu sampai hilir sampai dimana produk akhirnya seperti apa,” tutup Supa’ad.(wk)
