Menu

Mode Gelap
Capaian WTP Harus Berkorelasi dengan Pembangunan Daerah Gubernur Bantu Pembangunan Masjid Al Ikhlas Polairud Polda Kaltara Gubernur Santuni Pemilik Taman Pendidikan Alquran (TPA) Pantai Amal yang Terbakar Percepat Herd Immunity, Kodim Tarakan Gelar Serbuan Vaksin Untuk Pelajar Sinergikan Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemprov Gelar Rakor GWPP

Politik · 25 Mei 2021 16:25 WITA ·

Perubahan Perda RTRW Kota Tarakan Belum Ada Titik Terang


Ketua DPC Partai Hanura Kota Tarakan Yulius Dinandus. Foto : Fokusborneo.com. Perbesar

Ketua DPC Partai Hanura Kota Tarakan Yulius Dinandus. Foto : Fokusborneo.com.

TARAKAN – Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tarakan yang banyak dinanti masyarakat, belum ada titik terang. Perubahan Perda RTRW Kota Tarakan ini, sudah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) DPRD Kota Tarakan.

Wakil Ketua DPRD Kota Tarakan Yulius Dinandus mengatakan perubahan perda RTRW ini, sudah diajukan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam pengajuan perubahan tersebut, pemerintah Kota Tarakan diberikan waktu selama 3 sampai 6 bulan untuk memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan.

“Tindaklanjut RTRW sampai sekarang kami (DPRD) belum membentuk pansus (Panitia Khusus). Kenapa pertama karena sekarang ada ditangan pemerintah dan pemerintah sudah mengusulkan dari tahun lalu ke Kementerian,” kata Yulius  kepada Fokusborneo.com, Selasa (25/5/21).

Dikatakan Yulius, sampai saat ini DPRD Kota Tarakan belum menerima jawaban secara tertulis dari pemerintah terkait pengajuan perubahan perda RTRW ke Kementerian ATR/BPN.

“Sampai detik ini kami belum mendapat jawaban dari pemerintah secara tertulis hasil dari pengajuan ke Kementerian. Memang kita menemui beberapa kendala-kendala tentang persyaratan itu, tetapi saya kira baik pemerintah maupun DPRD berkeinginan bahwa ini bisa cepat selesai dengan baik karena ini menjadi kendala di masyarakat,” ujar politisi Partai Hanura.

Yulius meminta kepada masyarakat untuk bersabar, karena harus dibenahi semua dengan baik. Perubahan Perda RTRW Kota Tarakan ini, sudah masuk dalam Prolegda DPRD Kota Tarakan.

“Yang kita khawatirkan kalau tuntas satu, tapi lainnya yang berkaitan itu tidak bisa terselesaikan baik itu yang kita pikirkan. Yang jelas bahwa kami tetap kerja mudah-mudahan masyarakat tetap percaya dan mohon doa saja supaya semua ini bisa selesai dengan baik,” ucap pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Hanura Kota Tarakan.

Dijelaskan Yulius, permasalahan perda RTRW ini, sudah ada sejak lama. Hanya saja belum ada titik temu.

“Sebelum kami masuk pun sudah menjadi pembahasan. Periode (DPRD) lalu sudah dibahas juga. Bahkan beberapa kali dibentuk pansusnya dan selalu tidak ada titik temunya,” beber anggota DPRD Kota Tarakandua periode.

Yulius berharap dengan pansus yang baru nanti dalam Prolegda 2021, bisa terselesaikan dengan baik. Perubahan perda RTRW ini, terkendala persyaratan dari Kementerian ATR/BPN,

“Kalau hanya menentukan kawasan perumahan, industri sebuah wilayah saya kira gampang. Tetapi kan masalah kepemilihan tanah, penetapan patok-patok misalnya yang sudah lama dari sisi tanah seperti WKP (Wilayah Kerja Pertambangan), milik Angkatan Laut dan yang lain-lainnya itu masih banyak masalah,” jelas Yulius.

Yulius optimis permasalah perda RTRW ini bisa diselesaikan. “Tidak ada sebuah persoalan yang tidak diselesaikan yang penting saling dukung dan percaya,” tutup Yulius.(Wic)

Artikel ini telah dibaca 100 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Kembali Fasilitasi Vaksinasi Dosis Kedua, Deddy Sitorus Ingatkan Warga Tetap Jaga Prokes

29 November 2021 - 14:09 WITA

Aklamasi, Tasa Gung Terpilih Jadi Ketua DPC Hanura Bulungan

29 November 2021 - 13:24 WITA

Desa Binusan Diusulkan Jadi Desa Wisata, Deddy Sitorus Akan Temui Menparekraf

26 November 2021 - 19:39 WITA

Dorong Pengembangan Pariwisata, DPRD KTT Studi Banding Ke Malinau

23 November 2021 - 21:23 WITA

AHY Ketum Demokrat Yang Sah Diakui Negara

23 November 2021 - 19:04 WITA

Hasan Basri : Serikat Buruh Jangan Berpolitik Praktis

22 November 2021 - 19:24 WITA

Trending di Nasional