NUNUKAN, Fokusborneo.com – Keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) berturut-turut hingga menyentuh angka 5,50 persen memicu kekhawatiran di lini terdepan negeri.
Kenaikan agresif sebesar 75 basis poin dalam waktu dua bulan terakhir ini diprediksi bakal langsung menghantam urat nadi perekonomian masyarakat di perbatasan Kabupaten Nunukan.
Merespons hal tersebut, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., angkat bicara. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak menutup mata terhadap karakteristik unik ekonomi perbatasan yang sangat bergantung pada sektor UMKM, perdagangan lintas batas, perikanan, dan perkebunan.
“Kita paham Bank Indonesia ingin menjaga stabilitas rupiah dan menjinakkan inflasi global. Tapi ingat, bagi warga perbatasan seperti Nunukan, kenaikan suku bunga ini bisa jadi ‘pukulan telak’. Biaya modal meroket, UMKM takut ekspansi, dan daya beli masyarakat taruhannya jika tidak ada antisipasi,” tegas Nasir.
Menurut Nasir, kebijakan makro ini berpotensi menjadi beban berat bagi pelaku ekonomi akar rumput. Mereka yang paling rentan seperti petani, nelayan, pembudidaya rumput laut, pelaku UMKM dan pedagang kecil.
Alasannya, mereka tergantung terhadap komoditas unggulan yang sensitif terhadap perputaran modal serta pada kredit perbankan untuk bertahan hidup.
Kenaikan suku bunga secara otomatis membuat biaya pinjaman menjadi lebih mahal, memaksa dunia usaha mengerem aktivitas mereka.
Agar roda ekonomi perbatasan tidak mati suri, Nasir mendesak sinergi cepat antara Pemerintah Pusat, Pemda, dan sektor perbankan melalui 5 solusi strategis diantaranya memperluas jangkauan pembiayaan bersubsidi seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah yang tetap terjangkau untuk sektor mikro di perbatasan. Mendorong dinas terkait untuk memperkuat bantuan permodalan mandiri agar pelaku usaha tidak sepenuhnya bergantung pada kredit komersial.
Solusi lainnya, mendorong pengolahan komoditas unggulan lokal seperti rumput laut, perikanan, kelapa sawit di dalam daerah agar masyarakat mendapatkan nilai tambah, bukan sekadar menjual bahan mentah. Termasuk mempercepat realisasi belanja APBD pada sektor produktif, seperti pembangunan jalan usaha tani, pelabuhan perikanan, dan sarana distribusi untuk menekan biaya logistik.
Selain itu, menjaga dan memfasilitasi aktivitas perdagangan legal dengan wilayah tetangga (Malaysia) sebagai katup penyelamat ekonomi warga.
Nasir juga mengetuk pintu hati perbankan daerah agar tidak pilih-pilih dan terlalu memperketat penyaluran kredit produktif di masa sulit ini. Sektor riil justru harus disuntik energi agar tetap bergerak.
Ia optimistis, jika kolaborasi ini berjalan, tantangan BI Rate ini justru bisa berbalik menjadi momentum emas untuk memperkuat kemandirian ekonomi Kaltara.
“Perbatasan bukan lagi halaman belakang Indonesia, melainkan beranda terdepan negara. Kebijakan ekonomi nasional wajib berpihak pada kondisi nyata di perbatasan, agar pertumbuhan ekonomi tetap inklusif dan berkeadilan,” pungkasnya.(*/mt)
Discussion about this post