JAKARTA, Fokusborneo.com – Komitmen untuk mengawal kesejahteraan masyarakat perbatasan terus digelorakan para wakil rakyat Kalimantan Utara (Kaltara).
Bertempat di Gedung Nusantara, Kompleks DPR RI, Jakarta, jajaran anggota DPRD Provinsi Kaltara menggelar pertemuan silaturahim strategis dengan anggota DPR RI Dapil Kaltara, Hj. Rahmawati.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, DPRD Provinsi Kaltara memboyong tiga aspirasi krusial yang menyentuh langsung urat nadi perekonomian, pendidikan, dan kemandirian daerah: sertifikasi halal UMKM, kuota Program Indonesia Pintar (PIP), hingga ekspansi bisnis BUMD.
Pertemuan ini dihadiri langsung Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kaltara Muddain, serta sejumlah anggota dewan lainnya seperti Muhammad Nasir, H. Ladullah, H. Moh. Nafis, Saleh dan Komarudin.
Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kaltara, Muddain, S.T., menekankan sudah saatnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengambil peran lebih besar di sektor energi.
Ia mendorong kerja sama taktis antara BUMD Migas Kaltara Jaya dengan Pertamina untuk membangun jaringan Pertashop.
Skema ini dibidik untuk menyuplai kebutuhan BBM kendaraan operasional pemerintah dengan harga industri.
“Selain memberikan manfaat ekonomi bagi daerah, langkah ini juga dapat memperkuat keberadaan BUMD sebagai instrumen pembangunan daerah yang produktif dan berkelanjutan,” ujar Muddain.
Sorotan tajam juga diarahkan pada sektor ekonomi kerakyatan dan pendidikan. Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kaltara, Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., mendesak pentingnya bantuan sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMKM di wilayah perbatasan demi mendongkrak daya saing produk.
“Bantuan sertifikasi halal akan sangat membantu mereka meningkatkan kualitas usaha, memperkuat kepercayaan konsumen, dan membuka peluang pasar yang lebih luas,” tegas Nasir.
Di sisi lain, Komarudin, S.Kom., M.H., menyuarakan jeritan para pelajar di pelosok Kaltara.
Ia meminta pemerintah pusat menambah kuota PIP agar tantangan geografis dan ekonomi tidak lagi menjadi batu sandungan bagi anak-anak perbatasan untuk mengenyam pendidikan layak.
Mendengar rentetan aspirasi konkret tersebut, Hj. Rahmawati menyambutnya dengan tangan terbuka. Srikandi parlemen Senayan ini menegaskan kesiapannya untuk mengawal dan memperjuangkan seluruh poin strategis tersebut di tingkat pusat.
Menurut Rahmawati, kolaborasi vertikal antara DPR RI dan DPRD adalah kunci utama untuk mempercepat pembangunan Kaltara.
“Aspirasi yang disampaikan ini sangat konstruktif dan menunjukkan perhatian besar terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat, SDM, serta kemandirian daerah. Ini akan menjadi bagian dari upaya bersama membangun Kalimantan Utara yang lebih maju,” pungkas Hj. Rahmawati.
Pertemuan ini menjadi bukti nyata sinergi lintas level legislatif sangat krusial demi memastikan suara masyarakat di beranda utara Indonesia terdengar lantang di ibu kota.(*/mt)
Discussion about this post