TARAKAN – Masih tingginya kasus Covid-19, Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) meminta pemeriksaan penumpang yang tiba di Bandara Juwata Tarakan diperketat. Upaya ini, untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Kaltara.
Permintaan tersebut, disampaikan saat anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Kaltara melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Badan Layanan Umum (BLU) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Juwata Tarakan, Kamis (19/8/21).
Sekretaris Komisi 3 DPRD Provinsi Kaltara Jufri Budiman mengatakan Bandara Juwata Tarakan sebagai salah satu pintu masuk Kaltara, pemeriksaan penumpang di terminal kedatangan maupun keberangkatan perlu ditingkatkan demi menekan penyebaran Covid-19.
“Bagi penumpang minimal sudah vaksin dan harus PCR untuk masuk Tarakan.Tadi sempat tanya adakah kebijakan dari Bandara, bilangnya tidak bisa karena mereka tetap mengikuti aturan yang diturunkan dari pusat jadi mereka harus sesuai Surat Edaran (SE) dari Kemenhub dalam hal ini Dirjen Perhubungan Udara. Jadi tidak ada lagi kebijakan, karena memang aturan itu baku sampai kebawah,” kata Jufri Budiman saat diwawancarai Fokusborneo.com.
Jufri Budiman juga meminta kepada pihak BLU UPBU Juwata Tarakan, pelayanan yang sudah bagus terus ditingkatkan agar lebih baik lagi untuk masyarakat dari luar maupun yang ada di Provinsi Kaltara. Bagi penumpang dari luar masuk ke Kota Tarakan, lebih diperketat kembali pemeriksaan jangan sampai ada yang lolos untuk menekan penyebaran Covid-19 di Kaltara
“Termasuk itu skrining yang ada ini kalau bisa lebih ketat lagi supaya penyebaran Covid-19 di Kaltara bisa diminimalisirlah. Saat ini kan kalau kita lihat justru malah Kaltara yang tinggi berbading Jakarta malah mau masuk zona hijau. Masak Kaltara daerah yang kecil ini kalah dengan Kota besar contoh saja DKI Jakarta jadi kita mirislah karena penyebaranlebih tinggi,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Kaltara.
Ditambahkan Jufri Budiman, untuk pelayanan di Bandara Juwata sudah bagus dan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan. Di Bandara Juwata bukan lagi menerapkan 5 M tetap 6 M seperti petugas dilengkapi dengan pakai baju lengan panjang, sarung tangan, face shield, memakai masker dan disetiap spot di taruh handsanitiser serta sosial distancing atau menjaga jarak.
“Sementara ini kah masih di level 4 persiapan di level 3. Kami bertanya terkait SE (Surat Edaran) yang terbaru dari Kemenhub dalam hal ini Dirjen Perhubungan Udara tentang mekanisme dilapangan perlakuan untuk penumpang yang masuk dan keluar,” jelas politisi Partai Gerindra.
Dijelaskan Jufri Budiman, sesuai SE sebelumnya, penumpang yang bukan berasal dari luar dan sudah terlanjur berada di Kota Tarakan sebelum diberlakukan PPKM masih diperbolehkan berangkat pulang meskipun belum divaksin. Soalnya masyarakat yang ber KTP luar, sulit mendapatkan vaksin Covid-19 dan vaksinasi yang ada diprioritaskan bagi masyarakat Kota Tarakan.
“Contoh ber KTP (Kartu Tanda Penduduk) Jawa dia tiba di Tarakan sebelum pemberlakuan PPKM dan yang bersangkutan belum divaksin masih diperbolehkan berangkat dari Tarakan tetapi tetap harus PCR karena dia pulang dan pasti akan vaksin di daerah asalnya. Kalau ber KTP Provinsi Kaltara apalagi Tarakan, gak boleh berangkat kalau belum vaksin tahap pertama sampai kedua,” ungkap Jufri Budiman.
Untuk pelaku usaha dilingkungan terminal Bandara Juwata dibeberkan Jufri Budiman, juga diberikan relaksasi atau keringanan pembayaran sewa tempat jualan. Adanya pandemi Covid-19 ini, pendapatan para pedagang mengalami penurunan. “Upaya ini dikatakan Kabandara untuk memberikan pelayanan terbaik dan tetap mengikuti prokes,” tutup anggota DPRD Provinsi Kaltara dari dapil Kota Tarakan.(Mt)
