TARAKAN – Wakil Ketua DPRD Kota Tarakan Yulius Dinandus mengatakan pembahasan APBD Perubahan Kota Tarakan 2021, terus dikebut DPRD dengan pemerintah Kota Tarakan. DPRD Kota Tarakan berharap penggunaan keuangan negara benar- benar terfokus kepada kebutuhan mendesak masyarakat.
“Pembahasan APBD-P sudah selesai antara Komisi dengan mitra-mitranya dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Saat ini sedang rapat gabungan Komisi dengan pemerintah untuk persamaan persepsi mudah-mudahan disitu kita menyusun seluruh jadwalnya untuk tahap berikutnya,” kata Yulius Dinandus saat diwawancarai Fokusborneo.com, Senin (20/9/21).
Dikatakan Yulius, tahap berikutnya penyampaian nota penjelasan APBD-P dari pemerintah. Setelah itu, dilakukan pembahasan ditingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Diperubahan ini kita hanya melihat, mengevaluasi kegiatan murni 2021 kalau ada perubahan-perubahan yang signifikan maka kita harus melaksanakan anggaran perubahan. Jika tidak saya kira tidak perlu,” ujar politisi Partai Hanura.
Dijelasakan Yulius, ada beberapa peraturan yang mewajibkan DPRD dan pemerintah untuk melakukan perubahan anggaran terutama dalam penanganan pandemi Covid-19. Sehingga perlu dilakukan refocusing anggaran.
“Saya belum melihat secara mendalam tentang kegiatan-kegiatan baru itu apa kah ada atau tidak. Tetapi biasanya ada kegiatan baru kalau itu mendesak dan itu sesuai perintah dari yang diatas,” jelas pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Hanura Kota Tarakan.
Untuk besaran anggaran perubahan, dikatakan Yulius belum diketahui jumlahnya, karena masih menunggu nota penjelasan dari pemerintah.
“Kan nota penjelasan belum nanti sesudah nota penjelasan dari pemerintah baru kita melihat peritemnya ada baru atau tidak. Diharapkan penggunaan anggaran benar-benar terfokus kebutuhan mendesak masyarakat pada saat ini. Apalagi dalam suasana darurat itu yang terpenting,” imbau anggota DPRD Kota Tarakan dari dapil 1 Kecamatan Tarakan Tengah.
Saat ini, ditambahkan Yulius pemerintah Kota Tarakan masih terganggu masalah hutang yang tertinggal dari masa kepemimpinan Wali kota dan Wakil Wali Kota periode sebelumnya. Utang tersebut, untuk pembayaran proyek pembangunan yang telah dikerjakan pihak ketiga belum terselesaikan.
“Saya belum dapat dari pemerintah berapa yang sudah terbayarkan sekarang dan berapa yang masih sisa. Yang jelas ada niat pemerintah untuk membayar menyicil dan bisa terselesaikan diperiode ini supaya tidak menjadi beban secara keseluruhan kedepan,” tutup Yulius.(Mt)
