TARAKAN – Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tarakan sudah disahkan menjadi perda per 10 Agustus 2021. Perda RTRW yang sudah diterapkan, sekarang tinggal menunggu rencana detail tata ruang (RDTR) yang dikeluarkan pemerintah Kota Tarakan.
Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Tarakan Dino Andrian mengatakan pemerintah Kota Tarakan, saat ini sedang menyelesaikan rencana detail tata ruang (RDTR). Diharapkan pembahasan RDTR selesai 2021.
“Jadi RDTR nanti lebih detail kelihatan lampiran peta nya. Karena pada saat pembahasan perda kemarin lampiran peta yang disertakan dengan skala 1 : 250 ribu, nanti di RDTR skala nya lebih detail 1: 5.000,” kata Dino Andrian saat Andrian diwawancarai Fokusborneo.com, Senin (4/10/21).
Dijelaskan Dino, perda RTRW ini disahkan per 10 Agustus 2021. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, Pemerintah dan DPRD mempunyai waktu 60 hari untuk menyelesaikan perda RTRW.
“Bagi masyarakat yang ingin meningkatkan status lahannya yang awalnya masuk program PTSL terkendala masuk kawasan rimba Kota, itu bisa kembali diusulkan,” ujar politisi Partai Hanura.
Ditambahkan Dino, kawasan yang dirubah peruntukannya dari rimba kota menjadi kawasan perkebunan rakyat serta pemukiman sesuai perda RTRW, sekitar 900 hektar. Sebab dalam faktualnya, lahan yang masuk rimba kota ternyata milik masyarakat.
“Itu kan laporan dari masyarakat terus menerus masuk ke DPRD termasuk juga ke pemerintah Kota. Makanya melalui perda RTRW kemarin kita rubah kawasan rimba kota menjadi kawasan pemukiman dan sebagian menjadi kawasan perkebunan dan industri itu yang perubahan sangat signifikan,” jelas anggota DPRD Kota Tarakan yang terpilih dari dapil 3 Tarakan Barat.
Meskipun banyak dirubah, dijelas Dino kuota maksimal dari ruang terbuka hijau satu wilayah kota minimal 20 persen sesuai peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021 dan Kementerian Lingkungan Hidup, masih terpenuhi.
“Ruang terbuka hijau itu seperti kawasan rimba kota, taman Kecamatan, taman Kelurahan, ruang terbuka hijau dan lain-lain, itu masih terpenuhi,” beber Dino.
Kawasan banyak berubah dijelaskan Dino, ada di Kelurahan Pantai Amal dan Mamburungan Timur. Soalnya dikawasan tersebut, secara faktual sudah banyak masyarakat yang menggarap.
“Di perda RTRW yang pertama itu masuk rimba kota dan sekarang sudah kita keluarkan. Ketika masyarakat ingin meningkatkan legalitas tanahnya pada saat dilakukan pengambilan titik koordinat, pasti dari BPN akan menolak karena masuk kawasan rimba Kota tidak bisa dilanjutkan prosesnya itu yang mendasari dilakukan perubahan perda RTRW,” tutup Dino.(Mt)
Discussion about this post