TARAKAN -Â Warga pesisir mengeluhkan soal LPG 3 Kg dan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk nelayan. Persoalan itu, disampaikan warga 16 dan 17 Kelurahan Lingkas Ujung.
Keluhan warga tersebut, disampaikan saat reses Anggota DPRD Kota Tarakan Rusli Jabba akhir bulan Maret 2022 lalu. Dalam reses tersebut, juga mengundang Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disdagkop dan UKM) Kota Tarakan Untung Prayitno dan Dinas Perikanan.
“Di darat kan sudah dialiri jargas (Jaringan Gas Rumah Tangga), kalau bisa pangkalan di darat jatahnya dialihkan ke pangkalan di laut lah. Dipesisir itu ada 2 RT yang 1 bulan cuma dapat 1 tabung, itu kan tidak mungkin orang bisa masak 1 bulan paling tidak ditambah lah kuota untuk pesisir,” kata Hj. Tini warga RT 17 Lingkas Ujung.
Menanggapi keluhan soal LPG 3 Kg, Kepala Disdagkop dan UKM Kota Tarakan Untung Prayitno menjelaskan seharusnya daerah-daerah mendapatkan jargas, seyogyanya sudah tidak mendapatkan LPG 3 Kg. Hanya saja masyarakat sudah teraliri jargas, masih mengambil dan menjualnya lagi.
“Seharusnya masyarakat legowo yang sudah mendapat jargas, tapi tetap meminta untuk dijual kembali. Makanya saya minta ke pangkalan kepada masyarakat sudah teraliri agar tidak diberikan kecuali yang ada punya usaha UMK,” ujar Untung.
Dikatakan Untung, saat ini Disdagkop dan UKM sedang melakukan pendataan masyarakat sudah teraliri jargas agar tidak diberi LPG 3 Kg. Selain itu mendata masyarakat benar-benar membutuhkan LPG 3 Kg.
“Kami sudah mendata yang betul-betul harus mendapatkan gas 3 kg. Daerah pesisir ini harus mendapatkan jadi jangan khawatir kami masih mendata mohon bersabar,” tambah Untung.
Terkait harga LPG 3 Kg yang dijual diatas HET Rp 16.500 di darat dan Rp 18.500 dilaut, dikatakan Untung pihaknya akan meminta pangkalan menggunakan sistem pembayaran QRIS. Supaya masyarakat membayar harga LPG 3 Kg sesuai HET.
“Informasi kami terima harga 60 sampai 70 ribu, ini kadang-kadang sangat miris. Makanya kami mengharapkan nanti supaya pangkalan-pangkalan membuat QRIS, kalau ada pangkalan tidak mau memakai itu laporkan kepada saya akan saya cabut ijinkan,” tegas Untung.
Terhadap permasalahan LPG 3 Kg, Anggota DPRD Kota Tarakan Rusli Jabba meminta menjadi perhatian Pertamina.
“Kami minta Pertamina terbuka kalau memang kuota dikurangi biar masyarakat tahu bahwa ada dikurangi. Sementara ini tahu nya warga pengisi ada di Tarakan, tapi masih terjadi kelangkaan,” beber Rusli Jabba.
Rusli Juga meminta supaya pengawasan pendistribusian LPG 3 Kg diperketat. Sehingga bisa tepat sasaran.
“Ini kami minta kepada instansi terkait untuk ditingkatkan baik itu Pertamina, Agen termasuk kita di DPRD. Supaya permasalahan ini bisa segera teratasi,” terang Anggota Komisi III DPRD Kota Tarakan.
Sebagai perwakilan rakyat di DPRD, Rusli meminta Disdagkop dan UKM mempercepat pendataan warga yang mendapatkan jargas. Agar jatah warga mendapatkan jargas bisa dialihkan ke daerah pesisir.
“Karena ini warga pesisir sudah menunggu. Sampai membawakan bukti kalau mereka 1 bulan hanya mendapatkan 1 kali. Paling tidak seperti sebelumnya bisa mendapatkan 3 kali,” beber bapak 3 anak tersebut.
Selain soal LPG 3 Kg, keluhan lainnya yang disampaikan warga dikatakan Rusli, soal BBM nelayan terutama solar. Seharusnya nelayan mendapatkan jatah 800 liter 1 bulan, hanya dikasih 600 liter.
“Kami memohon ini juga perlu mendapatkan perhatian. Kuota yang diberikan harus sesuai,” tutup pria yang juga tercatat sebagai Ketua Fraksi Hanura DPRD Kota Tarakan.(Mt)
