JAKARTA, Fokusborneo.com – Wilayah Kerja (WK) Tarakan menjadi fokus utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dalam kunjungan kerja ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin (9/2/26).
Langkah ini diambil guna memastikan hak daerah atas Participating Interest (PI) 10% segera terealisasi.
Wakil Ketua DPRD Kaltara, Muddain, yang memimpin langsung kunjungan bersama Komisi 2, Komisi 3, dan Perumda Migas Kaltara Jaya, mengungkapkan WK Tarakan memiliki potensi nilai bagi hasil yang sangat signifikan bagi kas daerah.
Berdasarkan data yang dihimpun, WK Tarakan diproyeksikan mampu menyumbangkan bagi hasil sekitar Rp34 miliar. Dana ini nantinya akan memberikan dampak langsung pada pembangunan di tingkat provinsi maupun kota.
”Informasi yang kami dapatkan, khusus untuk WK Tarakan, potensinya ada di angka sekitar Rp34 miliar. Angka ini nantinya akan dibagi dua, yaitu 50 persen untuk Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan dan 50 persen untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara,” jelas Muddain.
Meski potensi dana segar sudah di depan mata, Muddain menyayangkan adanya kendala administratif yang membuat pencairan PI 10% ini tertunda sejak bertahun-tahun lalu. Padahal, secara substansi, kontrak dan perjanjian untuk WK Tarakan sudah dinyatakan selesai.
”Masalahnya ada pada dokumen administratif dari pihak K3S ke SKK Migas. Kami menegaskan ke Kementerian ESDM agar jangan membiarkan daerah mencari sendiri di mana titik permasalahannya. Pusat harus memfasilitasi pertemuan antara Pemprov, SKK Migas, dan Medco sebagai kontraktor,” tegasnya.
DPRD Kaltara menargetkan agar bagi hasil dari WK Tarakan ini sudah bisa diterima paling lambat akhir tahun 2026 atau awal tahun depan. Hal ini dianggap mendesak karena Pemprov telah menginvestasikan anggaran sebesar Rp10 miliar sejak 2019 kepada Perumda Migas Kaltara Jaya untuk mengawal potensi di 4 WK yang ada.
Selain WK Tarakan, DPRD juga tetap memantau perkembangan di tiga wilayah kerja lainnya, yakni WK Simenggaris. WK Nunukan dan WK Tarakan Offshore. Namun, untuk saat ini, konsentrasi penuh diarahkan pada WK Tarakan karena progresnya yang paling maju.
“Kami ingin BUMD kita, Migas Kaltara Jaya, bisa bergerak cepat. Ini adalah upaya DPRD sebagai mitra pemerintah untuk memastikan roda ekonomi dari sektor migas benar-benar dirasakan manfaatnya masyarakat Kaltara,” pungkas Muddain.(*/mt)
Discussion about this post