TANJUNG SELOR – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Albertus Stefanus Marianus, akan mengupayakan penyelesaian blokade jalan di perbatasan Krayan melalui musyawarah mufakat.
Menurut Albertus, DPRD Kaltara belum bisa menyimpulkan kebenaran tudingan yang dilayangkan massa aksi. Khususnya soal penolakan terhadap penunjukan satu badan usaha sebagai fasilitator satu pintu perdagangan di Ba’kelalan – Long Midang.
“Saya meyakini ada pertimbangannya, tapi kita belum tahu detailnya bagaimana. Kalau memang permintaan Malaysia, itu perlu diinformasikan kembali secara resmi,†kata Albertus, Rabu (6/7/22).
Di lain sisi, Albertus juga meminta Pemkab Nunukan turut berbuat lebih banyak sesuai kewenangannya. Seperti diantaranya untuk kembali mendorong adanya negosiasi dengan Pemerintah Malaysia utamanya soal permintaan masyarakat dibuka kembali seperti semula.
“Jadi semua pihak harus berbicara dan berbuat maksimal sesuai kapasitasnya masing-masing,†ujar politisi PDIP.
Secara teknis, Albertus telah menginstruksikan dan mengarahkan segera digelar forum Rapat Dengar Pendapat (RDP). Ini merupakan upaya resmi dari legislatif untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terjadi.
Pihak DPRD antara lain akan mengundang Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop) Kaltara selaku OPD teknis, Pemkab Nunukan, badan usaha yang ditunjuk menjadi fasilitator utama, perwakilan masyarakat dan stakeholder lainnya.
“Di sini kita bisa klarifikasi dan telaah semuanya. Mulai soal penunjukan satu badan usaha, soal tudingan monopoli itu sebenarnya bagaimana, soal harga yang dibilang mahal itu juga bagaimana dan lainnya,†papar Albertus.
Secara umum, ia meyakini jika pihak eksekutif di Kaltara tidak mengeluarkan kebijakan yang mengarah kepada praktik monopoli. Terlebih ini soal kebutuhan sosial dasar masyarakat di beranda negara.
“Pemerintah tidak mungkin seperti itu, saya yakin, karena itu memang komitmen Pak Gubernur. Tapi perlu kita klarifikasi agar semua menjadi lebih jelas,†kata Albertus.
Adapun, Albertus berharap masyarakat bisa membuka blokade yang masih berlangsung. Ia berharap para tokoh masyarakat dan pihak terkait bisa menyelesaikan ini dengan kebersamaan. Sehingga tuntutan yang dilayangkan bisa dibicarakan dan dicarikan solusi terbaik secepatnya.
“Mari kita jangan saling menuduh. Paling penting kita cari solusi terbaik. Melalui RDP akan kita telusuri bersama semuanya. Paling penting harus dengan kebersamaan dan kekeluargaan,†pungkas Albertus.(Hms/Adv)
