• About Us
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
Fokus Borneo
Advertisement
  • Beranda
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • KPH Tarakan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • Rubrik
    • Ekonomi
    • Pendidikan
    • Olah Raga
    • Sosial Budaya
    • Hiburan
    • Energi
  • Opini
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • KPH Tarakan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • Rubrik
    • Ekonomi
    • Pendidikan
    • Olah Raga
    • Sosial Budaya
    • Hiburan
    • Energi
  • Opini
No Result
View All Result
Fokus Borneo
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Advetorial
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • KPH Tarakan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olah Raga
  • Sosial Budaya
  • Travel
  • Energi
  • Hiburan
  • Opini
Home Politik

Ada Peta Jalan, Pembahasan Raperda Penyelenggaraan Pemerintah Desa bisa Cepat Selesai

by Redaksi
09/09/2022
in Politik
A A
Ada Peta Jalan, Pembahasan Raperda Penyelenggaraan Pemerintah Desa bisa Cepat Selesai

Pansus 4 DPRD Provinsi Kaltara bahas Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Foto : Ist.

TARAKAN – Panitia Khusus (Pansus) 4 DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kembali melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Pembahasan ketiga, terkait regulasi.

Pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilaksanakan di Swissbel Hotel Kota Tarakan, Kamis (8/9/22) ini, dihadiri Ketua DPRD Provinsi Kaltara Albertus Stefanus Marianus dan seluruh anggota pansus serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Baca Juga

Rakor Bareng KPK, Ketua DPRD Kaltara Minta Regulasi Sesuaikan Kondisi Perbatasan

Blak-blakan Supa’ad Hadianto Saat Reses Undang Ojol, Kuota BPJS Pemprov Menyusut

Habisan: Warga RT 14 dan 15 Mamburungan Curhat Infrastruktur Rusak Parah, Jalan Becek hingga Minim Lampu Jalan

Dorong Raperda P4GN, Herman Hamid Lindungi Generasi Muda dari Ancaman Narkotika

“Jadi pada saat itu kita membahas tentang regulasinya dari nomenklatur dan pasal menimbang dan mengingat,” kata Koordinator Pansus 4 DPRD Provinsi Kaltara Syamsuddin Arfah.

Dijelaskan Syamsuddin Arfah, garis besar pembahasan kali ini, sudah masuk sampai ke BAB ketentuan umum. Sebelumnya itu sudah dilakukan pembahasan pra antara staf DPRD bersama dengan OPD terkait.

“Ini kan Perda prakarsa pemerintah, jadi dari pemerintah yang mengusulkan. Jadi peta jalan Perda ini kan sudah ada gambaran, sehingga nanti bisa cepat,” beber politisi PKS.

Dijelaskan Syamsuddin Arfah, saat masuk pembahasan ketuntuan umum, Biro Hukum menyampaikan bahwa sudah ada harmonisasi dari Kemenkumham dengan Biro Hukum Provinsi Kaltara dan OPD  terkait dari pemdes ini. Sehingga ada beberapa pasal yang sudah diharmonisasi tanpa melibatkan ke DPRD.

“Cuma karena ini ada miskomunikasi dengan DPRD, sehingga pembahasan tadi itu kita cukupkan. Nanti kita akan lanjutkan di reschedule mungkin pada pekan yang akan datang,” ujar Syamsuddin Arfah.

Koordinator Pansus 4 DPRD Provinsi Kaltara Syamsuddin Arfah (duduk ditengah) pimpin pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Foto : Ist.

Dikatakan Syamsuddin Arfah, dalam jadwal ulang pembahasan ini, ada beberapa persyaratan-persyaratan dari hasil harmonisasi Perda harus tetap dibahas oleh DPRD dari awal. Dipembahasan berikutnya, Pansus meminta Kadis dari OPD ini harus hadir sehingga jangan sampai ada miss pembahasan dan lain sebagainya.

“Perda ini adalah merupakan Perda prioritas, karena ini juga menjadi titik tekan baik dari Kemenhukam maupun Kemendagri. Karena ini adalah merupakan regulasi tentang sekian banyak desa yang ada di Kaltara, regulasi itu menjadi penting dan ini menjadi payung hukumnya,” pungkas Syamsuddin Arfah.

Ditambahkan Syamsuddin Arfah, di Kaltara banyak Desa yang selama ini belum ada payung hukumnya. Dan inilah yang menjadi titik tekan, bukan hanya dari pemerintah tetapi juga ini didorong oleh Kemenkumham dan juga Kemendagri untuk menjadi prioritas di kaltara sehingga ini akan kita bahas,” beber Syamsuddin Arfah.

Selain mengatur tentang Pemdes, dijelaskan Syamsuddin Arfah keberadaan Perda ini nantinya juga menjadi dasar pembentuka peraturan Desa, BUMD, Lembaga Permusyawaratan Desa, dan semua yang berkaitan dengan desa akan dibahas di Perda ini.

“Ini khusus Desa saja lain Kelurahan. Kan Tarakan tidak ada desa, tapi di Kabupaten lain banyak sekali desanya, Kadesnya ada, nanti siapa saja yang masuk ke Permusyawatan Desa, bagaimana komposisinya, bagaimana BUMdesa, bagaimana aturan desa itu semua terbahas di Perda ini,” tambah Syamsuddin Arfah.

Ditekankan Syamsuddin Arfah, pembahasan Perda ini akan mengikuti prosedur yang ada. Adanya peta jalan, bakal mempercepat pembahasan.

“Tapi tetap kita akan membahas pasal per pasal, karenakan kami akan mempertanggungjawabkan pembahasan ini. Pansus yang akan mempertanggungjawabkan pembahasan ini ke DPRD pada saat gabungan, itu kami akan memberikan jawaban dari sekian banyak masukan, usulan dan lain sebagainya termasuk publik hearing nanti akan kita laksanakan,” tutup Syamsuddin Arfah.(Mt)

Tags: BUMDesDesaDPRDDprd provinsi kaltaraHeadlinePansus 4 DPRD Provinsi KaltaraPemprov KaltaraRaperda Tentang Penyelenggara Pemerintah Desa

Berita Lainnya

Rakor Bareng KPK, Ketua DPRD Kaltara Minta Regulasi Sesuaikan Kondisi Perbatasan
Parlemen

Rakor Bareng KPK, Ketua DPRD Kaltara Minta Regulasi Sesuaikan Kondisi Perbatasan

18 November 2026 09:41
Blak-blakan Supa’ad Hadianto Saat Reses Undang Ojol, Kuota BPJS Pemprov Menyusut
Parlemen

Blak-blakan Supa’ad Hadianto Saat Reses Undang Ojol, Kuota BPJS Pemprov Menyusut

18 November 2026 09:32
Habisan: Warga RT 14 dan 15 Mamburungan Curhat Infrastruktur Rusak Parah, Jalan Becek hingga Minim Lampu Jalan
Parlemen

Habisan: Warga RT 14 dan 15 Mamburungan Curhat Infrastruktur Rusak Parah, Jalan Becek hingga Minim Lampu Jalan

18 November 2026 09:14
Dorong Raperda P4GN, Herman Hamid Lindungi Generasi Muda dari Ancaman Narkotika
Parlemen

Dorong Raperda P4GN, Herman Hamid Lindungi Generasi Muda dari Ancaman Narkotika

18 November 2026 08:29
Blusukan Ekstrem Ketua DPRD Kaltara ke Tanjung Buka, Susur Sungai Demi Serap Aspirasi Warga
Parlemen

Blusukan Ekstrem Ketua DPRD Kaltara ke Tanjung Buka, Susur Sungai Demi Serap Aspirasi Warga

18 November 2026 05:30
DPRD Kaltara Curhat ke KPK soal Mahalnya Biaya Bangun Infrastruktur Perbatasan
Parlemen

DPRD Kaltara Curhat ke KPK soal Mahalnya Biaya Bangun Infrastruktur Perbatasan

17 November 2026 20:31
Next Post

Koperasi Kodim Tana Tidung Akan Diaktifkan Kembali

Pemda KTT Lakukan Vaksinasi Door to Door

Tak Berminat Maju di Pilkada, Iwan Setiawan Pilih Fokus Pembenahan PDAM

Discussion about this post

Ikuti Kami

Ikuti Kami
  • Rahmawati Apresiasi Kebijakan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh Waktu Mulai 2027

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Karate Tarakan Menggila di Porprov II Kaltara, Sikat 8 Emas dan Pimpin Klasemen

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tarakan Juara Umum Balap Motor Porprov Kaltara 2026 dengan 3 Emas 1 Perak

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tampil Perdana di Porprov II, Atlet Lari Trail Tarakan Izzaanul Haq Langsung Persembahkan Emas

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tarakan Menggila di Karate Porprov II Kaltara, Borong Emas

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Fokus Borneo

Ikuti Kami

Rubrik

  • Advetorial
  • Daerah
  • Derap Nusantara
  • Ekonomi
  • Energi
  • Fokus
  • Hiburan
  • IKN
  • Kantah Kota Balikpapan
  • Kementrian ATR/BPN
  • KPH Tarakan
  • Kriminal
  • Kuliner
  • Nasional
  • Olah Raga
  • Opini
  • Otomotif
  • Parlemen
  • Pemkab Bulungan
  • Pemkab Malinau
  • Pemkab Nunukan
  • Pemkab Tana Tidung
  • Pemkot Balikpapan
  • Pemkot Tarakan
  • Pemprov Kaltara
  • Pendidikan
  • Politik
  • Sosial Budaya
  • TNI Polri
  • Travel
  • Video

Recent News

Rakor Bareng KPK, Ketua DPRD Kaltara Minta Regulasi Sesuaikan Kondisi Perbatasan

Rakor Bareng KPK, Ketua DPRD Kaltara Minta Regulasi Sesuaikan Kondisi Perbatasan

18 November 2026 09:41
Blak-blakan Supa’ad Hadianto Saat Reses Undang Ojol, Kuota BPJS Pemprov Menyusut

Blak-blakan Supa’ad Hadianto Saat Reses Undang Ojol, Kuota BPJS Pemprov Menyusut

18 November 2026 09:32
  • About Us
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2025 PT KITA MEDIA GROUP

error: Content is protected !!
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • KPH Tarakan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olah Raga
  • Sosial Budaya
  • Travel
    • Kuliner
  • Energi
  • Hiburan
  • Opini

© 2025 PT KITA MEDIA GROUP