TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Achmad Djufri melakukan reses masa persidangan 1 tahun anggaran 2023. Reses kali ini, dilaksanakan di 5 titik sasaran yang berbeda di Kabupaten Bulungan.
“Reses saya di Tanjung Palas Hulu ini dihadiri sekitar 200 an orang, pak Lurah juga ada saat acara, †ujar Achmad Djufri, SE., MM, kepada media ini, Selasa (6/2/23).
Reses dj Tanjung Palas Tersebut, banyak sekali aspirasi yang disampaikan warga kepada dirinya. Salah satunya terkait cara mendapat beasiswa bagi putra-putri yang melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
“Sampai saat ini masih banyak warga yang belum tahu bagaimana cara untuk mendapatkan beasiswa tersebut,†ungkap politisi Gerindra.
Disini warga juga menyampaikan bagaimana cara bisa ikut menggarap lahan kosong yang berada di hutan rimba. Soalnya sampai sekarang, lahan tersebut belum digarap sama sekali.
“Disini warga meminta solusi bagaimana lahan kosong tersebut, bisa ditanami kebun sawit dan lain sebagainya,†ujarnya.
Baca juga : Sebagai Pintu Gerbang Bulungan, DPRD Kaltara Dorong Salimbatu Jadi Desa Wisata Religi
Sekedar diketahui, bahwa untuk Tanjung Palas sendiri saat ini sudah memiliki masterplan.
“Artinya kita tidak boleh untuk bercocok tanam sembarangan, dan dikawasan itu juga sudah ada terbit perijinan dari pemerintah pusat seperti ijin pertambangan dan perkebunan kelapa sawit,” pungkasnya.
Kendati demikian, ia tetap menyarankan warga untuk berkoordinasi dengan Dinas Pertanian demi memastikan kawasan dimaksud.
“Maksud nya tanya boleh apa tidak warga yang berminat untuk menggarap,†tuturnya.
Sedangkan reses di Desa Sepala Dalung Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung (KTT), keluhannya masih banyak tenaga kerja yang belum terserap dibeberapa perusahaan. Hal ini perlu mendapat perhatian pemerintah.
Baca juga : Tingkatkan SDM, DPRD Dukung PT. PKN Biayai Kuliah Masyarakat Kaltara
“Jangan sampai tingkat pengangguran terus bertambah, harus segera dicarikan solusinya, †imbuhnya.
Achmad Djufri berharap stakeholder terkait khususnya Pemerintah Provinsi (Pemprov), segera turun kelapangan untuk melihat kondisi dari dekat. Jangan sampai selama ini, hanya terfokus mengurusi yang ada di diwilayah perbatasan tapi daerah pesisir kurang terpantau.
“Akibatnya banyak warga setempat yang terpaksa ikut berkerja ditambang emas di Kecamatan Sekatak. Padahal pada bidang itu rata-rata mereka belum berpengalaman,†tegasnya.
Ia melihat beberapa perusahaan kelapa sawit yang beroperasi, belum banyak mengakomodir warga setempat sebagai tenaga kerja. Ini perlu dicarikan solusinya.
“Apalagi niat kita bersama bagaimana segera mengentaskan kemiskinan, jadi instansi terkait harus cepat tanggap melihat itu,†himbaunya.
Pentingnya reses dilaksankan, untuk menyerap aspirasi masyarakat yang selanjutnya disampaikan kepada pemerintah sebagai pelaksana pembangunan di daerah.(**)
Discussion about this post