Pembahasan di DPRD Sudah Berjalan, Proyeksi APBD Tarakan 2025 Rp 1,1 Triliun

TARAKAN – Pembahasan APBD 2025, sudah berjalan di DPRD Kota Tarakan. Proyeksi APBD Kota Tarakan 2025, sebesar Rp 1,1 Triliun.

“Pembahasan APBd 2025 di DPRD sudah berjalan tahapannya. Jadi masih-masing sudah membahas bersama dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah)  terkait,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Tarakan Edi Patana, Selasa (12/11/24).

Dalam rapat gabungan komisi, sudah disampaikan usulan dan masukan dari OPD. Dan usulan tersebut, masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) 2025.

“Tentunya dinas menjadi skala prioritas itu terutama Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan juga Dinas PU (Pekerjaan Umum),” ujar politisi PDIP.

Baca juga : Simon Tekankan Usulan Disdik Harus Sesuai Kebutuhan Dunia Pendidikan 

Usulan Dinas Kesehatan ini, bermacam-macam. Salah satunya terkait kesehatan masyarakat yang didalamnya ada juga BPJS gratis.

Sedangkan Dinas Pendidikan, salah satu usulannya perbaikan sarana prasarana. Termasuk rencana penambahan rombongan belajar (rombel).

“Kita tahu Kota Tarakan ini kan jumlah penduduknya setiap tahun terus bertambah,  tentunya itu harus dibarengi dengan pembangunan-pembanguan sekolah. Sehingga anak-anak kita kedepan bisa menuntut ilmu dan fasilitas sekolah yang disediakan bisa menampung semua,” jelasnya.

Terkait Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), program kegiatan prioritas penangan banjir, pembangunan dan perbaikan jalan, drainase, jembatan serta program lainnya.

Baca juga : Tidak Mau Berasumsi Terkait Kasus Pemukulan Siswa SD, Komisi 2 Akan Panggil Disdik 

“Tentunya ini dilihat dari skala prioritas, dimana kita utamakan. Karena memang pembangunan di Kota Tarakan cukup banyak dan belum tersentuh, tentunya pemerintah bersama DPRD situasi dan kondisi dilapangan yang mana harus diprioritaskan,” bebernya.

Proyek APBD 2025 mengalami penurunan dibandingkan APBD Perubahan 2024. Sebelumnya Rp 1,2 triliun turun menjadi  Rp 1,1 triliun.

“Karena nilai transfer dari pusat (APBN) ada penurunan. Untuk kepastiannya kenapa turun, ini belum diketahui karena disiti ada Dana Perimbangan, Alokasi Khusus, Alokasi Umum, bagi hasil dan lain-lain,” tutupnya.(**)