TARAKAN, Fokusborneo.com – Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Tarakan, Muhammad Safri, membacakan Pandangan Umum Fraksi Demokrat terhadap Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025, Senin (18/8/25).
Dalam pandangannya, Fraksi Demokrat mengapresiasi kerja keras Pemerintah Kota Tarakan namun juga memberikan beberapa catatan penting demi pembangunan yang lebih baik dan merata.
Muhammad Safri menyampaikan apresiasinya terhadap penyusunan rancangan perubahan APBD yang dipandang sebagai instrumen penting dalam menjawab tantangan pembangunan. Namun, Fraksi Demokrat menyoroti beberapa poin kunci terkait kebijakan pendapatan dan belanja daerah.
“Kami mencermati bahwa target Pendapatan Daerah yang diproyeksikan sebesar Rp1,174 triliun lebih adalah hal yang positif,” ujar Safri.
Fraksi Demokrat juga meneyoroti penurunan target penerimaan pajak dan retribusi daerah menunjukkan adanya tantangan serius.
“Kami meminta pemerintah untuk lebih kreatif dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata, jasa, dan ekonomi kreatif,” tambahnya.
Fraksi Demokrat juga mendorong keempat Perumda lainnya selain PDAM untuk meningkatkan deviden demi mendongkrak PAD Kota Tarakan.
Terkait kebijakan belanja, Fraksi Demokrat menilai kenaikan belanja daerah menjadi Rp1,214 triliun lebih cukup signifikan.
Safri menekankan pentingnya reformasi birokrasi. “Kenaikan belanja pegawai harus diiringi dengan peningkatan kinerja aparatur pemerintah agar tidak semata menjadi beban, melainkan investasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.
Selain itu, penurunan belanja barang dan jasa perlu dicermati agar tidak mengorbankan pelayanan dasar masyarakat.
Fraksi Demokrat meminta agar program yang langsung menyentuh rakyat kecil, seperti pendidikan, kesehatan, UMKM, dan penanganan sosial, tetap menjadi prioritas.
Peningkatan belanja modal dari Rp144,5 miliar menjadi Rp191,9 miliar lebih dipandang sebagai langkah baik untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Namun, Fraksi Demokrat menekankan agar pembangunan dilakukan secara merata dan menyentuh kebutuhan dasar di seluruh kecamatan.
Mengenai pembiayaan daerah, Fraksi Demokrat menyoroti peningkatan Silpa APBD 2024. “Kami berharap pengelolaan keuangan daerah lebih disiplin sehingga Silpa di masa mendatang tidak terlalu tinggi,” kata Safri.
Di akhir pandangannya, Fraksi Demokrat menegaskan pentingnya prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan APBD.
Mereka mendorong Pemerintah Kota Tarakan untuk membuka ruang komunikasi yang lebih luas dengan masyarakat, akademisi, dan dunia usaha.
“Dengan harapan pelaksanaannya konsisten dan tepat sasaran demi kepentingan rakyat Kota Tarakan,” tutup Muhammad Safri.(**)
Discussion about this post