Pangkas Biaya Hotel, DPRD Kaltara Dorong Optimalisasi Gedung Banhub untuk Rapat

​TARAKAN, Fokusborneo.com – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mulai mengambil langkah nyata dalam penghematan anggaran daerah.

Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, menegaskan komitmennya untuk mengalihkan agenda rapat legislatif dari hotel ke fasilitas milik pemerintah, yakni Gedung Badan Perhubungan (Banhub) Kaltara di Kota Tarakan.

​Langkah ini diambil guna memastikan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat sasaran dan meminimalisir biaya sewa ruang pertemuan di pihak swasta.

​​Dalam peninjauan langsung ke Gedung Banhub, Kamis (15/1/26), Achmad Djufrie menyebutkan optimalisasi aset daerah adalah kunci dari manajemen anggaran yang sehat.

​”Prinsipnya adalah efisiensi. Kami ingin seluruh kegiatan DPRD yang berlangsung di Tarakan dipusatkan di sini (Banhub). Tidak perlu lagi di hotel. Kita maksimalkan aset yang sudah dibangun oleh daerah,” tegasnya.

​Selama ini, keterbatasan ruang rapat di kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sering kali memaksa kegiatan dewan bergeser ke hotel, terutama saat empat komisi harus bersidang secara bersamaan.

Djufrie menilai Gedung Banhub cukup representatif untuk memecahkan kendala tersebut.

​”Hasil pantauan kami, gedung ini sangat layak. Memang ada kebutuhan tambahan seperti meja dan kursi agar seluruh komisi bisa terakomodasi serentak, namun itu jauh lebih hemat dibandingkan terus-menerus menyewa ruang hotel,” tambahnya.

​Gayung bersambut, pihak Banhub Kaltara menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi kebutuhan legislatif. Kepala Subbidang Pelayanan Banhub Kaltara, Herlan, menjelaskan gedung tersebut memiliki convention hall berkapasitas 500 orang serta ruangan-ruangan pendukung lainnya.

​Selain mendukung penghematan anggaran DPRD, penggunaan gedung ini juga diproyeksikan mampu mendongkrak pendapatan daerah.

Banhub sendiri memiliki fasilitasi tiga ruangan utama yang mampu menampung agenda besar. Terbuka untuk umum baik untuk acara pernikahan, wisuda, acara pemerintah dengan harga yang jauh lebih terjangkau.

Selain itu, pemanfaatan gedung secara rutin akan langsung berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

​”Kami siap menyanggupi arahan Ketua DPRD. Kekurangan fasilitas akan segera kami lengkapi agar pelayanan terhadap kegiatan pemerintahan maupun masyarakat umum bisa berjalan maksimal,” pungkas Herlan.(*/mt)