NUNUKAN, Fokusborneo.com – DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) bersiap memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Langkah ini diambil sebagai respons krusial atas pemotongan signifikan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang diperkirakan akan membatasi ruang gerak fiskal daerah.
Anggota Komisi II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, menyoroti keterbatasan dana akibat penurunan TKD memaksa Pemprov Kaltara untuk menerapkan efisiensi maksimum dan memastikan setiap rupiah belanja daerah memberikan hasil yang nyata.
”Penurunan TKD bukan hanya sekadar angka, ini adalah sinyal bahwa APBD harus lebih tajam dan fokus. Pengawasan kami adalah kunci untuk memastikan belanja daerah tetap efisien, efektif, dan yang paling penting, tepat sasaran di tengah keterbatasan fiskal yang ada,” ujar Nasir, Sabtu (15/11/25).
Lebih lanjut, politisi asal Kabupaten Nunukan ini menekankan bahwa evaluasi anggaran, baik pada tahap perencanaan maupun eksekusi, akan diperketat secara signifikan. Tujuan utamanya adalah memaksimalkan dampak program yang sudah disusun.
”Kami tidak akan mentolerir program tanpa manfaat nyata. Setiap kebijakan dan program pembangunan wajib memberi dampak langsung dan terukur bagi masyarakat Kaltara,” tegas Nasir.
Legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menambahkan, situasi fiskal yang menantang ini harus dijadikan momentum untuk merevolusi tata kelola anggaran daerah ke arah yang lebih baik.
”Kami akan menjadikan transparansi dan akuntabilitas sebagai mandat utama. Pengawasan ini bukan sekadar rutinitas, melainkan upaya konkret untuk menjaga dan membangun kepercayaan publik,” pungkasnya.
DPRD Kaltara berharap sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif akan memastikan pembangunan tetap berjalan optimal di tengah tantangan fiskal 2026.(**)
Discussion about this post