DPRD Kaltara Minta Pengaktifan Kembali Subsidi Ongkos Angkut untuk Warga Perbatasan

​TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk segera mengalokasikan kembali anggaran bagi program Subsidi Ongkos Angkut (SOA).

Program ini dinilai krusial, terutama untuk meringankan beban masyarakat yang bermukim di wilayah perbatasan.

​Permintaan ini secara spesifik ditujukan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disprindakop) Pemprov Kaltara.

Anggota DPRD Kaltara, Hj. Aluh Berlian, menegaskan pentingnya program ini untuk stabilitas regional.

​Politisi Golkar itu menekankan SOA adalah inisiatif strategis yang memiliki dua fungsi vital yaitu menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan keterjangkauan logistik, di samping fungsi utamanya menekan harga kebutuhan pokok.

​”SOA ini merupakan program strategis yang tidak hanya membantu menekan harga barang kebutuhan masyarakat, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi dan keterjangkauan logistik,” ujar Aluh Berlian.

Menurutnya, penghapusan subsidi ini berdampak sangat buruk, menyebabkan harga barang melonjak hingga dua atau bahkan tiga kali lipat dari harga standar. Kondisi ini sangat membebani warga perbatasan. Oleh karena itu, ia meminta Pemprov segera bertindak.

​“Ini menyangkut hajat hidup masyarakat. Tidak ada alasan untuk menunda pengembalian anggarannya,” tegasnya,

Ia mendesak agar kebijakan penghapusan SOA dievaluasi dan diprioritaskan kembali dalam rancangan anggaran perubahan maupun tahun anggaran berikutnya.

Selain desakan pengembalian anggaran, DPRD juga menyoroti perlunya perbaikan mekanisme distribusi. Disprindakop diminta menyiapkan skema distribusi yang lebih efektif demi memastikan subsidi tepat sasaran. Pengawasan lapangan pun harus diperkuat agar penurunan harga barang benar-benar dirasakan oleh masyarakat di tingkat bawah.

​“Dengan tekanan kebutuhan logistik di wilayah perbatasan yang terus meningkat, pemberlakuan kembali SOA adalah langkah yang mendesak. Ini soal keadilan dan pemerataan pembangunan. Pemerintah harus hadir,” tutupnya.(**)