TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara, H. Achmad Djufrie, menyampaikan penekanan keras agar setiap proyek pembangunan infrastruktur di wilayah Kaltara direncanakan secara cermat.
Perencanaan tersebut harus berbasis analisis manfaat biaya yang jelas demi menjamin dampak positif yang maksimal bagi masyarakat.
Politisi Gerindra ini menyoroti bahwa pembangunan fisik harus disertai perhitungan manfaat dan biaya yang transparan. Tanpa perhitungan ini, ia menilai, proyek berisiko menjadi tidak optimal dan bahkan membebani anggaran daerah di masa depan.
Djufrie juga menambahkan aspek pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada seringkali diabaikan.
“Kita tidak boleh hanya kejar proyek baru, tapi lupa menguatkan pemeliharaan. Infrastruktur yang sudah ada harus dipastikan berfungsi maksimal, jangan sampai cepat rusak karena abai,” tegas Djufrie.
Selain fokus pada infrastruktur, Djufrie turut menyoroti pentingnya pemerataan fasilitas pendidikan, khususnya di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) di Kaltara. Ia berpandangan bahwa kualitas pendidikan di provinsi tersebut tidak boleh ditentukan oleh letak geografis.
“Pemerintah Provinsi harus menjamin bahwa pemerataan sarana dan prasarana pendidikan ini terus terjaga, terutama bagi saudara-saudara kita di wilayah 3T,” harapnya.
Menurutnya, akses pendidikan yang adil di daerah perbatasan dan pedalaman memerlukan perhatian serius, baik dari segi fasilitas fisik maupun ketersediaan tenaga pengajar.
Djufrie menyimpulkan bahwa kunci pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang merata adalah dengan menyediakan fasilitas pendidikan yang setara dan adil.
“Prioritas kita wajib memastikan anak-anak di perbatasan dan pedalaman mendapat layanan pendidikan yang kualitasnya sama persis dengan anak-anak yang ada di perkotaan,” tutupnya.(**)
Discussion about this post