TARAKAN, Fokusborneo.com – Sektor kesehatan di Kalimantan Utara (Kaltara) dipastikan mendapat dukungan anggaran penuh pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.
Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara secara tegas meloloskan seluruh usulan program yang diajukan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi tanpa pemangkasan dalam APBD 2026.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan program kesehatan daerah.
”Kami tegaskan, program kesehatan menjadi prioritas utama kami dalam pembahasan anggaran APBD 2026. Saya melihat semua yang mereka (Dinkes) usulkan itu tidak ada yang kami kurangi. Artinya, seluruh usulan Dinkes kami support penuh,” ujar Syamsuddin Arfah, Rabu (3/12/25).
Meskipun memberikan dukungan penuh, Komisi IV menyoroti dua hal mendesak yang perlu segera dialokasikan dalam APBD 2026 sebagai ‘pekerjaan rumah’ krusial untuk Dinkes.
Hal pertama adalah terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat yang nilainya mencapai sekitar Rp40 miliar. Pencairan dana ini mensyaratkan adanya dana pendamping dari daerah.
”Ada DAK sekitar Rp40 miliar yang memerlukan dana pendamping daerah sebesar Rp2,5 miliar. Dana pendamping ini yang belum masuk dalam usulan, dan memang sangat penting. Oleh karena itu, kami anggap ini sebagai prioritas mendesak untuk segera dianggarkan,” kata Syamsuddin.
Masalah kedua yang dicatat Komisi IV, perlindungan bagi pekerja rentan melalui iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Meskipun alokasi umum BPJS Kesehatan senilai Rp20 miliar sudah tercantum, tambahan dana khusus untuk pekerja rentan selama enam bulan belum termasuk.
”Alokasi BPJS kesehatan sebesar Rp20 miliar memang sudah masuk dalam usulan Dinkes. Namun, anggaran tambahan untuk pekerja rentan senilai Rp2 miliar itu belum tercantum. Ini harus segera menjadi perhatian serius,” tegas politisi PKS.
Syamsuddin Arfah berharap agar proses realisasi anggaran untuk sektor kesehatan ini dapat berjalan optimal dan terimplementasi sejak awal tahun.
”Mudah-mudahan, realisasi anggaran ini sudah dapat berjalan dengan baik pada triwulan kedua 2026, sehingga pelayanan kesehatan bisa berjalan maksimal, bahkan hingga ke wilayah terpencil,” pungkasnya.(*/mt)
Discussion about this post