NUNUKAN, Fokusborneo.com – Kondisi pembangunan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di kawasan Jalan Lingkar Nunukan mendapat kritikan.
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Utara sekaligus mantan anggota DPRD Nunukan,
Ruman Tumbo menilai kawasan tersebut kini semakin semrawut dan tidak tertata, mengabaikan imbauan larangan penambahan bangunan liar dari Gubernur sebelumnya.
Politisi Demokrat itu menyebut tren peningkatan bangunan baru di lokasi itu tidak sesuai aturan. Ia mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara agar segera turun tangan melakukan penataan.
”Pemerintah provinsi harus ambil tindakan, tapi jangan sampai masyarakat diusir begitu saja. Apa pun caranya, harus dilakukan tanpa menyinggung dan tidak merugikan,” tegas Ruman Tumbo, Senin (8/12/25).
Selain penegakan aturan dari Pemprov, ia juga menyoroti pentingnya kelengkapan administrasi, terutama IMB, bagi masyarakat yang mendirikan bangunan. Hal ini demi kelancaran penataan dan ketertiban kawasan.
Ruman Tumbo berharap ada komunikasi dua arah yang baik antara pemerintah dan pelaku UMKM agar penataan dapat berjalan efektif tanpa menghambat pencaharian warga.(**)
Discussion about this post