TARAKAN, Fokusborneo.com – Ketua Komisi I DPRD Kota Tarakan, Adyansa, menyampaikan Laporan Akhir Tahun 2025 yang merangkum berbagai capaian sekaligus catatan krusial bagi pemerintah kota.
Meski beberapa program telah berjalan, Adyansa menegaskan masih banyak aspek pelayanan publik dan infrastruktur dasar yang menjadi catatan merah untuk terus diperjuangkan pada tahun mendatang.
Politisi PKS itu menyoroti 10 poin utama yang menjadi fokus evaluasi Komisi I, mulai dari urusan kesehatan hingga penguatan sarana pemadam kebakaran.
Adyansa menekankan penurunan angka stunting tetap menjadi prioritas utama melalui intervensi gizi terpadu di tingkat kecamatan.
“Kami mendorong penguatan peran posyandu dan pendampingan bagi ibu hamil agar generasi Tarakan ke depan lebih berkualitas,” ujarnya, Rabu (31/12/25).
Di sektor pendidikan, Komisi I menaruh perhatian besar pada literasi. Adyansa meminta Dinas Perpustakaan lebih agresif dalam menyelenggarakan festival literasi dan memperkuat komunitas baca di masyarakat guna meningkatkan kualitas SDM lokal.
Terkait infrastruktur, DPRD menyoroti dua hal menonjol. Pencegahan banjir melalui normalisasi drainase dan penerangan jalan hingga ke gang-gang pemukiman. Namun, yang paling krusial adalah penyelesaian kewajiban pembayaran lahan terutang oleh pemerintah.
”Pemerintah harus menyelesaikan pembayaran lahan secara transparan dan bertanggung jawab. Jangan ada yang digantung tanpa kepastian,” tegas Adyansa.
Menghadapi tantangan dunia kerja, Komisi I meminta adanya sertifikasi tenaga kerja yang relevan dengan industri saat ini. Selain itu, perlindungan hak pekerja dan pembinaan UMKM serta bantuan untuk kelompok nelayan dan tani harus ditingkatkan agar ekonomi kerakyatan benar-benar berdaya saing.
Adyansa mengapresiasi keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP), namun ia meminta adanya optimalisasi lebih lanjut.
”Kami ingin pelayanan di tingkat kelurahan dan kecamatan sudah berbasis digital (pelayanan prima). Selain itu, penertiban data kependudukan di Disdukcapil harus terus diperbarui agar akurat,” tambahnya.
Adyansa juga menggarisbawahi dua isu sensitif yaitu pertanahan dan sarana damkar. Komisi I mendorong pembentukan Tim Terpadu terdiri dari Pemkot, BPN, DPRD, APH untuk menyelesaikan sengketa lahan dan mempercepat sertifikasi tanah bagi warga berpenghasilan rendah, nelayan, dan petani tanpa pungli.
Sedangkan soal Damkar. Mengingat kondisi geografis Tarakan, Adyansa mendesak pengadaan armada baru, APD standar nasional, serta pemasangan hydrant di wilayah pesisir yang rawan kebakaran.
”DPRD Tarakan hadir untuk mendengar. Komitmen kami tetap sama: memperjuangkan aspirasi rakyat secara jujur dan bertanggung jawab demi kemajuan kota yang kita cintai ini,” pungkas Adyansa.(*/mt)
Discussion about this post