TARAKAN, Fokusborneo.com – Komisi III DPRD Kota Tarakan melakukan kunjungan lapangan guna meninjau langsung kondisi akses jalan yang terdampak tanah longsor di wilayah RT.14, Kelurahan Kampung Enam, Senin (19/1/26).
Kunjungan ini dilakukan sebagai respon cepat atas laporan masyarakat terkait ambrolnya siring dan sebagian badan jalan yang mengancam keselamatan serta mobilitas warga sekitar.
Hadir dalam peninjauan tersebut, Ketua Komisi III DPRD Tarakan, Randy Ramadhana Erdian, bersama perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tarakan, Lurah Kampung Enam, serta Ketua RT.14.
Lurah Kampung Enam, Mika Barung, menyampaikan bahwa titik longsor ini merupakan jalur krusial bagi warga. Jika jalan ini putus total, anak-anak sekolah harus memutar jalan yang cukup jauh. Selain itu, akses ini merupakan jalur utama bagi petani untuk membawa hasil kebun ke pasar.
”Kami berterima kasih atas kunjungan Bapak-bapak dewan. Harapan kami masalah ini cepat terselesaikan. Warga sempat swadaya membuat jembatan darurat sepanjang 10 meter agar akses tidak putus total,” ujar Mika Barung.
Ketua Komisi III DPRD Kota Tarakan, Randy Ramadhana Erdian, menjelaskan bahwa penyebab longsor diduga akibat debit air yang besar sehingga mengikis tanah di bawah siring hingga menyebabkan jalan anjlok.
Setelah melihat kecuraman jurang di lokasi, Randy menyarankan agar Dinas PUPR melakukan penanganan dengan metode ulinisasi ketimbang kembali membangun siring beton.
”Mengingat kondisi di lereng gunung, kami menyarankan ulinisasi. Kayu ulin lebih fleksibel dan bisa berdiri kuat di tanah seperti ini. Kalau pakai siring beton dengan ketinggian seperti tadi, kami khawatir akan rebah lagi dan jalanan kembali ambruk,” jelas Randy.
Terkait anggaran perbaikan, Komisi III akan segera berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk mengecek ketersediaan anggaran di tahun 2026 ini.
”Kami akan komunikasikan lebih lanjut apakah bisa diakomodir di anggaran tahun ini. Yang jelas, keamanan masyarakat adalah prioritas agar aktivitas ekonomi petani dan akses pendidikan anak sekolah tidak terganggu,” pungkasnya.(*/mt)
Discussion about this post