TARAKAN, Fokusborneo.com – Transformasi digital resmi menyentuh Pelabuhan Speedboat Tengkayu I.
Penerapan sistem pembelian tiket secara daring (online) kini menjadi pilar utama dalam meningkatkan standar pelayanan publik, sekaligus menjadi jawaban atas kerumitan akses transportasi laut yang kerap terjadi di Kalimantan Utara (Kaltara).
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kaltara, Jufri Budiman, menilai langkah ini sebagai progres positif dalam pengelolaan pelabuhan.
Menurutnya, sistem berbasis digital tidak hanya menawarkan efisiensi waktu, tetapi juga menciptakan ekosistem transportasi yang lebih transparan bagi masyarakat luas.
”Kami melihat transisi ke sistem tiket online di Pelabuhan Tengkayu sebagai langkah maju yang sangat bagus. Ini adalah standarisasi pelayanan yang memang dibutuhkan masyarakat saat ini,” ujar Jufri, Minggu (8/3/26).
Penggunaan sistem digital ini diharapkan mampu mengeliminasi kendala klasik, yakni sulitnya mendapatkan tiket saat memesan secara manual. Selain itu, integrasi metode pembayaran non-tunai kini menjadi nilai tambah bagi para penumpang.
”Target kami ke depan adalah tidak ada lagi warga yang mengeluh sulit dapat tiket. Lewat sistem ini, semuanya menjadi lebih terukur. Apalagi sekarang sudah didukung pembayaran lewat QRIS, jadi transaksi jauh lebih praktis dan modern,” jelasnya.
Meski memberikan apresiasi, Jufri juga memberikan catatan kritis. Ia menegaskan agar pengelola pelabuhan memperketat pengawasan sistem untuk mencegah adanya oknum yang melakukan aksi borong tiket untuk keuntungan pribadi.
”Digitalisasi harus dibarengi dengan pengawasan ketat. Jangan sampai ada pihak tidak bertanggung jawab yang ‘main borong’ tiket sehingga merugikan masyarakat kecil. Kalau sistemnya konsisten, distribusi tiket pasti lebih adil,” tegas Jufri.
Ia juga mengingatkan pentingnya kesiapan infrastruktur digital, mengingat beban trafik jaringan akan meningkat drastis memasuki musim mudik Lebaran.
Jufri meminta pengelola segera menyiapkan langkah mitigasi jika terjadi gangguan jaringan agar tidak menghambat keberangkatan penumpang.
Di luar urusan tiket, Komisi III DPRD Kaltara juga memberikan instruksi khusus kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) untuk melakukan inspeksi menyeluruh terhadap armada kapal.
”Instansi terkait harus benar-benar menjadi inspektor yang jeli. Pastikan kapal siap dari segi mesin hingga alat komunikasi. Selain itu, posko mudik harus diisi petugas yang sigap, karena keselamatan penumpang adalah prioritas nomor satu,” pungkasnya.(*/mt)
Discussion about this post