TARAKAN, Fokusborneo.com – Wakil Ketua DPRD Kota Tarakan, Herman Hamid, memberikan catatan strategis usai menerima penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna XIX yang digelar di Ruang Rapat Utama DPRD.
Meskipun Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan mengklaim capaian positif pada berbagai indikator makro, Herman menegaskan DPRD memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melakukan evaluasi mendalam melalui Panitia Khusus (Pansus).
Herman Hamid mengapresiasi kerja keras jajaran eksekutif di bawah kepemimpinan dr. H. Khairul dan Ibnu Saud yang berhasil menjaga ritme pembangunan.
Ia menyoroti beberapa poin penting dalam laporan tersebut. Salah satunya capaian Indeks Pembangunan Manusia yang terus naik menunjukkan kualitas layanan dasar mulai dirasakan warga.
Selain itu capaian realisasi pendapatan di angka 95,71 persen pada sisi pendapatan, dinilai sebagai bukti efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah. Begitu juga pada penurunan angka pengangguran dan kemiskinan menjadi sinyal positif pemulihan ekonomi pasca-dinamika global.
Namun, Herman mengingatkan angka-angka yang tersaji dalam dokumen LKPJ tersebut harus diselaraskan dengan fakta di lapangan.
”Kami mengapresiasi capaian yang ada, namun secara kelembagaan, DPRD akan segera membentuk Pansus LKPJ. Tugas kami adalah membedah secara objektif sejauh mana realisasi anggaran berbanding lurus dengan manfaat yang diterima masyarakat secara langsung,” ujar Herman Hamid, Rabu (1/4/26).
Ia juga menekankan beberapa hal yang akan menjadi fokus pengawasan legislatif ke depan. Dengan realisasi belanja sebesar 89,55 persen, DPRD ingin memastikan bahwa sisa anggaran (Silpa) tidak disebabkan oleh program yang tertunda atau tidak terealisasi.
DPRD juga akan memastikan penurunan angka kemiskinan benar-benar terjadi secara struktural, bukan sekadar statistik. Serta memperkuat hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif demi percepatan pembangunan di sisa masa jabatan pemerintahan.
Herman berharap LKPJ tahun 2025 ini menjadi kompas bagi penyusunan program di tahun anggaran berjalan. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas adalah harga mati dalam pengelolaan keuangan daerah.
”Tujuannya satu, yakni kesejahteraan masyarakat Tarakan. Kita ingin pastikan setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah benar-benar dirasakan oleh warga, mulai dari infrastruktur hingga pelayanan kesehatan dan pendidikan,” pungkasnya.(*/mt)
Discussion about this post