TARAKAN, Fokusborneo.com – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kota Tarakan secara maraton membedah dokumen capaian kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan Tahun Anggaran 2025.
Bersama tim ahli dari Universitas Borneo Tarakan (UBT), Pansus memberikan catatan kritis terhadap efektivitas program yang telah dijalankan selama satu tahun terakhir.
Anggota Pansus LKPJ sekaligus Wakil Ketua DPRD Tarakan Herman Hamid, mengungkapkan berdasarkan hasil analisa akademis, potret penyelenggaraan pemerintahan Tarakan berada pada kategori “Baik” dengan rata-rata capaian keberhasilan urusan menyentuh angka 82,1%.
Politisi Demokrat itu mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kota dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial. Merujuk pada Tabel GAP Target RPJMD vs Realisasi LKPJ 2025, tercatat lima indikator utama berhasil melampaui target yang ditetapkan.
”Pertumbuhan ekonomi kita stabil di angka 5,02%, melampaui target 5,00%. Yang paling membanggakan adalah indeks kesehatan, di mana prevalensi stunting turun drastis ke angka 12,6% dari target 13,5%. Ini menunjukkan intervensi gizi di Tarakan berjalan efektif,” ujar, Sabtu (4/4/26).
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mencapai 78,62, yang mengindikasikan kualitas hidup masyarakat Tarakan terus meningkat secara konsisten.
Meski capaian makro terlihat memuaskan, Pansus memberikan lampu kuning pada sektor infrastruktur dan pelayanan dasar. Barokah menyoroti realisasi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang meski mencapai 82%, namun secara substansi belum menuntaskan persoalan mendasar warga.
”Pembangunan jalan memang progresif, tapi masalah drainase dan banjir masih menjadi problematika utama yang belum optimal penanganannya. Kita ingin pembangunan fisik itu sejalan dengan solusi penanggulangan banjir di titik-titik rawan,” tegasnya merujuk pada analisis problematika tim ahli.
Sektor pendidikan juga tak luput dari evaluasi. Walaupun akses pendidikan membaik, Pansus mencatat adanya ketimpangan kualitas antar sekolah serta keterbatasan sarana prasarana yang masih menjadi hambatan bagi pemerataan kualitas SDM.
Dalam tinjauan terhadap urusan pilihan, tim ahli UBT mencatat sektor Perikanan, Pariwisata, dan Perindustrian rata-rata hanya mencapai 79,3%. Barokah menekankan pentingnya hilirisasi industri di Tarakan.
”Sektor unggulan kita seperti perikanan memang kuat di produksi, tapi nilai tambahnya masih rendah. Begitu juga dengan pariwisata yang infrastruktur pendukungnya masih kurang. Kita harus mulai mendorong industri pengolahan agar ada nilai tambah bagi ekonomi lokal,” jelasnya.
Dari sisi anggaran, Herman mengingatkan Pemkot terkait ketidakseimbangan belanja. Diketahui, belanja daerah tumbuh lebih tinggi Rp39,4 miliar dibanding peningkatan pendapatan Rp23,1 miliar.
”Langkah strategis melalui pembiayaan untuk menutup defisit harus dibarengi dengan intensifikasi PAD melalui digitalisasi. Jangan sampai kita terus bergantung pada pembiayaan yang berisiko pada kesehatan fiskal jangka panjang,” tambahnya.
Berdasarkan analisas tim ahli, Pansus LKPJ merumuskan lima rekomendasi strategis bagi Pemkot Tarakan yaitu mendorong investasi sektor jasa dan pengolahan hasil laut. Mengurangi angka pengangguran yang masih berada di angka 5,06% melalui pelatihan yang relevan dengan industri.
Selain itu, perlunya integrasi data sektoral agar bantuan sosial lebih tepat sasaran (by name by address). Berikutnya percepatan digitalisasi sistem pemungutan pajak untuk transparansi.
Rekomendasi terakhir, Pansus meminta agar pemkot memprioritaskan penataan drainase terintegrasi untuk menekan dampak banjir perkotaan.
”Hasil evaluasi ini akan kami serahkan secara resmi sebagai bahan penyusunan perencanaan anggaran tahun depan. Kita ingin Tarakan tidak hanya cerdas secara tata kelola (smart governance), tapi juga mandiri secara ekonomi,” pungkasnya.
Ringkasan Capaian Keberhasilan Urusan 2025:
• Pelayanan Dasar: 84,6% (Baik)
• Non-Pelayanan Dasar: 81,9% (Baik)
• Urusan Pilihan: 79,3% (Baik)
• Total Rata-rata: 82,1% (Baik)
Discussion about this post