TARAKAN, Fokusborneo.com – Perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir terus menjadi sorotan di Kalimantan Utara. Ketua Komisi III DPRD Kaltara, Jufri Budiman, S.Pd., M.M., menegaskan bahwa aspirasi nelayan tangkap masih menjadi salah satu kebutuhan utama yang sering disampaikan dalam setiap kegiatan reses maupun kunjungan daerah pemilihan (kundapil), khususnya di wilayah pesisir Kota Tarakan.
Menurut Jufri, berbagai usulan yang disampaikan masyarakat nelayan tidak hanya berkaitan dengan bantuan sarana, tetapi juga menyangkut keberlanjutan usaha dan peningkatan kesejahteraan. Karena itu, pihaknya mendorong agar perhatian pemerintah provinsi tidak hanya terfokus pada nelayan, tetapi juga mencakup petani dan peternak sebagai bagian dari penguatan sektor pangan daerah.
Momentum Hari Nelayan Nasional 2026, lanjutnya, menjadi saat yang tepat untuk memperkuat dukungan terhadap kelompok perikanan dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan agar semakin berkembang dan mandiri.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Dr. H. Zainal A. Paliwang terus menunjukkan komitmennya melalui berbagai program yang berpihak pada nelayan. Bantuan seperti perahu, mesin, jaring, hingga alat tangkap menjadi bagian dari upaya nyata untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Jufri juga menilai arah kebijakan pemerintah pusat sejalan dengan kebutuhan daerah, terutama dalam memperkuat sektor kelautan dan perikanan sebagai penopang ketahanan pangan nasional.
“Program dari pemerintah pusat seperti pengembangan desa nelayan menjadi peluang besar bagi Kalimantan Utara. Ini bukan hanya soal bantuan, tapi bagaimana menciptakan sistem yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan,” ujarnya.
Salah satu konsep yang dinilai potensial adalah pengembangan kampung nelayan terpadu atau fishing village project. Program ini dirancang dengan fasilitas yang lebih lengkap, mulai dari gudang penyimpanan, cold storage, dermaga, hingga layanan pendukung seperti klinik dan pusat kebutuhan masyarakat.
Dengan dukungan infrastruktur tersebut, aktivitas nelayan diharapkan menjadi lebih efisien dan bernilai tambah, sekaligus mendorong perputaran ekonomi di kawasan pesisir.
Sebagai Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia (TMI) Kaltara, Jufri menegaskan komitmennya untuk terus mengawal program-program strategis yang berpihak pada masyarakat, khususnya nelayan.
Ia optimistis, jika program-program tersebut berjalan optimal, tidak hanya kesejahteraan nelayan yang meningkat, tetapi juga pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.
“Ketika sektor ini bergerak, dampaknya akan terasa luas. Kita berharap Kaltara bisa menjadi daerah yang kuat di sektor kelautan dan perikanan,” pungkasnya. (***)
Discussion about this post