TANA TIDUNG, Fokusborneo.com – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melaksanakan kegiatan monitoring terhadap sejumlah program pembangunan yang bersumber dari Anggaran Tahun 2025 di Kabupaten Tana Tidung (KTT), Rabu (15/4/26).
Monitoring tersebut dilakukan anggota Pansus LKPJ DPRD Provinsi Kaltara, yaitu H. Alimuddin, ST., H. Hamka, S.IP., MH., dan Herman, S.Pi., sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah yang tertuang dalam LKPJ Gubernur Kaltara Tahun Anggaran 2025.
Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan peninjauan langsung ke beberapa lokasi kegiatan pembangunan dan pengadaan yang menjadi bagian dari program Pemerintah Provinsi (Pemprov) di KTT.
Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah SMK Negeri 1 Tana Tidung, untuk melakukan monitoring terhadap program pengadaan komputer yang bertujuan meningkatkan sarana pendukung pembelajaran berbasis teknologi bagi para siswa.
Selain itu, tim Pansus juga meninjau pembangunan gedung ruang kelas dan ruang UKS di SLB Negeri Tana Tidung. Pembangunan fasilitas pendidikan tersebut diharapkan dapat menunjang proses belajar mengajar serta memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi siswa berkebutuhan khusus.
Kegiatan monitoring juga dilanjutkan dengan peninjauan pembangunan Jalan Trans Kaltara – Tideng Pale, menuju pusat kota di KTT.
Infrastruktur jalan tersebut merupakan salah satu program strategis pemerintah provinsi yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Tidak hanya itu, tim Pansus LKPJ DPRD Provinsi Kaltara juga memantau pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di beberapa titik ruas Jalan Trans Kaltara di Kabupaten Tana Tidung. Program ini bertujuan meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, terutama pada malam hari.
Anggota Pansus LKPJ, H. Alimuddin, ST., menyampaikan kegiatan monitoring ini merupakan bagian dari upaya memastikan program pemerintah provinsi berjalan sesuai dengan perencanaan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kegiatan monitoring ini penting untuk melihat langsung progres pelaksanaan program di lapangan, sekaligus memastikan bahwa anggaran yang telah dialokasikan benar-benar digunakan secara efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Senada dengan itu, Herman, S.Pi., menambahkan hasil monitoring ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi dalam pembahasan LKPJ Gubernur Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025 di DPRD Provinsi Kaltara.
Sementara itu, H. Hamka, S.IP., MH., menegaskan pengawasan langsung di lapangan merupakan langkah penting agar setiap program pembangunan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
“Hasil monitoring ini akan kami sampaikan dalam pembahasan Pansus sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah provinsi,” ungkapnya.
Melalui kegiatan ini, DPRD Provinsi Kaltara berharap pelaksanaan pembangunan di daerah dapat terus berjalan optimal, transparan, serta memberikan dampak positif bagi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di KTT.(**)
Discussion about this post