TARAKAN, Fokusborneo.com – Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bergerak cepat memperketat aturan main investasi dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanian Berkelanjutan. Langkah ini diambil demi memastikan kehadiran investor tidak menggilas hak-hak masyarakat lokal dan hukum adat.
Dalam pembahasan intensif bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kantor Badan Penghubung (Banhub) Provinsi Kaltara di Kota Tarakan, Kamis (21/5/26), Pansus II membedah pasal demi pasal.
Fokus utama tertuju pada perlindungan masyarakat, tata kelola usaha, hingga penyelesaian konflik agraria yang kerap menjadi bom waktu di daerah.
Wakil Ketua Pansus II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, S.Pi, MM, menegaskan pihaknya tidak ingin Raperda ini hanya menjadi dokumen formalitas yang mandul di lapangan. Salah satu poin krusial yang ditekankan adalah kejelasan manajemen konflik di sektor perkebunan dan pertanian skala besar.
”Kita melihat perlu ada penguatan klausul terkait manajemen penyelesaian konflik. Harus jelas siapa yang memimpin dan bertanggung jawab ketika terjadi gesekan antara perusahaan dan masyarakat. Jangan sampai masyarakat bingung harus mengadu ke mana, sementara konflik terus berlarut-larut,” ujar Nasir.
Selama ini, menurut Nasir, banyak persoalan di lapangan membesar dan berkepanjangan karena absennya mekanisme penyelesaian yang cepat, tegas, dan terkoordinasi. Oleh karena itu, Pansus II mendesak Pemerintah Daerah mengambil peran lebih kuat sebagai mediator utama dengan membentuk tim penyelesaian konflik terpadu.
”Kita ingin konflik diselesaikan dengan mengedepankan musyawarah dan keadilan bagi masyarakat setempat serta masyarakat hukum adat. Namun di saat yang sama, kita tetap menjaga kepastian usaha dan iklim investasi yang sehat,” tambahnya.
Tak hanya soal konflik, politisi PKS ini juga menyoroti celah dalam proses perizinan. Ia menuntut penerapan tiga prinsip utama secara ketat: persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan secara transparan sejak awal (Free, Prior, and Informed Consent).
”Jangan sampai hanya ada sosialisasi formal, lalu sepihak dianggap masyarakat sudah setuju. Itu formalitas administratif saja. Kita ingin masyarakat benar-benar memahami dampak, manfaat, dan hak-hak mereka sebelum roda industri berjalan di wilayah mereka,” kata Nasir tegas.
Sentilan keras juga diarahkan Nasir pada Pasal 14 dan Pasal 58 terkait kewajiban perusahaan untuk memberikan porsi kemitraan sebesar 20 persen kepada masyarakat. Menurutnya, konsep yang bagus ini sering kali berujung menjadi “kemitraan semu” di atas kertas.
”Kita tidak ingin kemitraan itu hanya pelengkap dokumen agar izin perusahaan keluar. Perusahaan wajib melakukan pembinaan teknis, membuka akses pembiayaan, melakukan pendampingan kelembagaan, hingga memberi kepastian pasar. Tujuan kita adalah bagaimana masyarakat benar-benar naik kelas dan merasakan manfaat ekonomi secara nyata,” tuturnya.
Kritik tajam juga menyasar Pasal 2 dan Pasal 3 mengenai asas dan tujuan pembangunan berkelanjutan yang dinilai terlalu teoritis. Pansus II mempertanyakan indikator konkret dari kata “berkelanjutan” tersebut.
Bagi DPRD, keberhasilan perda ini harus terukur, yang mencakup keseimbangan pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, peningkatan kesejahteraan, serta minimnya konflik sosial.
Terakhir, demi memastikan Kaltara tidak hanya menjadi penonton yang dieksploitasi, Pansus II mempertegas kewajiban perusahaan untuk berkantor resmi dan memiliki NPWP di daerah. Sanksi tegas disiapkan bagi korporasi yang membangkang.
”Kalau perusahaan beroperasi dan mengeruk keuntungan di Kaltara, maka daerah harus mendapatkan manfaat ekonominya secara langsung melalui pajak daerah, bukan semuanya lari ke pusat. Ini bukan sekadar urusan administrasi, tapi soal tanggung jawab moral perusahaan terhadap wilayah tempat mereka berusaha,” cetus Nasir.
Melalui Raperda ini, Pansus II DPRD Kaltara berkomitmen melahirkan regulasi yang adil dan berimbang.
“Kita ingin Raperda ini nantinya mampu melindungi masyarakat, menguntungkan Kalimantan Utara, memperkuat tata kelola daerah, tetapi pada saat yang sama tidak memberatkan investor,” pungkasnya.(*/mt)
Discussion about this post