JAKARTA, Fokusborneo.com – Lintas elemen pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bergerak serentak memperjuangkan percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia.
DPRD Kaltara, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, serta jajaran DPR RI Dapil Kaltara menggelar audiensi khusus dengan Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) RI di Ruang Rapat Direktorat Sistem Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan (SSPJJ), Ditjen Bina Marga, Jakarta, Kamis (23/7/26).
Pertemuan strategis ini dihadiri langsung Ketua DPRD Kaltara H. Achmad Djufrie, Wakil Ketua DPRD H. Muddain, Ketua Komisi III Jufri Budiman beserta anggota Komisi III, Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala, serta Anggota DPR RI Dapil Kaltara Hj. Rahmawati Zainal A. Paliwang.
Kedatangan rombongan dari Kaltara tersebut, bertujuan pembahasan percepatan pembangunan ruas Jalan Lembudud–Long Layu–Binuang di Kecamatan Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan.
Ruas jalan ini merupakan urat nadi transportasi masyarakat perbatasan yang krusial untuk menopang pertumbuhan ekonomi, akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga kelancaran distribusi logistik.
Menyadari keterbatasan APBD Kaltara, Pemprov dan DPRD Kaltara mengajukan solusi realistis. Mereka mengusulkan penyesuaian desain teknis pembangunan dari rencana jalan beraspal dialihkan menjadi konstruksi pengerasan atau agregat pilihan.
Langkah ini diambil agar anggaran yang terbatas dapat menjangkau panjang jalan secara lebih maksimal. Dengan begitu, masyarakat bisa segera menikmati jalan yang layak dan fungsional sepanjang tahun.
Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muddain, menegaskan infrastruktur perbatasan bukan sekadar jalan, melainkan simbol kehadiran negara.
”Akses jalan yang memadai akan memberikan dampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat kehadiran negara di wilayah terdepan,” tegas Muddain.
Aspirasi dan solusi yang disodorkan Kaltara disambut positif KemenPU. Pihak kementerian berkomitmen mengevaluasi usulan penyesuaian desain teknis tersebut, sekaligus siap mengkaji skema pendanaan alternatif bersama Kementerian Keuangan agar proyek ini dapat segera terealisasi.
Audiensi ditutup dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat sinergi hingga pembangunan jalan vital di Krayan Selatan ini benar-benar terwujud demi konektivitas dan pemerataan pembangunan di batas negeri.(**)
Discussion about this post