• About Us
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
Fokus Borneo
Advertisement
  • Beranda
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • KPH Tarakan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • Rubrik
    • Ekonomi
    • Pendidikan
    • Olah Raga
    • Sosial Budaya
    • Hiburan
    • Energi
  • Opini
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • KPH Tarakan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • Rubrik
    • Ekonomi
    • Pendidikan
    • Olah Raga
    • Sosial Budaya
    • Hiburan
    • Energi
  • Opini
No Result
View All Result
Fokus Borneo
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Advetorial
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • KPH Tarakan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olah Raga
  • Sosial Budaya
  • Travel
  • Energi
  • Hiburan
  • Opini
Home Parlemen

Harga Resmi TBS Kaltara Tembus Rp3.400/Kg, DPRD Wanti-wanti Jangan Cuma Manis di Atas Kertas

by Redaksi
04/08/2026
in Parlemen, Politik
A A
Harga Resmi TBS Kaltara Tembus Rp3.400/Kg, DPRD Wanti-wanti Jangan Cuma Manis di Atas Kertas

Komisi II DPRD Provinsi Kaltara menghadiri rapat penetapan harga TBS. Foto: ist

​TARAKAN, Fokusborneo.com – Kabar gembira bagi petani kelapa sawit di Kalimantan Utara (Kaltara). Rapat penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) Periode I Agustus 2026 membuahkan hasil menggembirakan dengan menetapkan harga tertinggi mencapai Rp3.402,26 per kilogram bagi tanaman umur 10–20 tahun.

​Namun, di balik angka manis tersebut, sorotan tajam datang dari legislator Kaltara. Anggota Komisi II DPRD Kaltara dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., menegaskan agar harga resmi yang telah disepakati ini tidak sekadar menjadi formalitas pemanis di atas meja rapat, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para petani di lapangan.

Baca Juga

Serapan BBM Subsidi Baru 40 Persen, Asrin Desak Buka Posko Rekomendasi Tanjung Pasir

Distribusi BBM Bersubsidi Terkendala Kartu Nelayan, DPRD Tarakan Rekomendasi 6 OPD Jemput Bola

Asrin Soroti Rumitnya Pengurusan Surat Rekomendasi BBM Subsidi Nelayan, Minta Pemerintah Permudah

Reses di Liang Bunyu, Warga Keluhkan Serangan Hama Rumput Laut, Nasir: Pemerintah Harus Turun Tangan Cari Solusi

​“Yang harus jadi perhatian kita bukan cuma berapa angka harga yang ditetapkan, tapi apakah prosesnya transparan dan harganya benar-benar diterima petani. Jangan sampai harga resmi bagus di atas kertas, tapi beda cerita begitu petani menjual hasil kebunnya,” tegas Nasir usai rapat di Hotel Padma, Tarakan, Selasa (4/8/26).

​Rapat penetapan harga ini turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara Ir. Wahyuni Nuzband, M.A.P, Kabid Perkebunan Muhtari, perwakilan Perusahaan Kelapa Sawit (PKS), hingga Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO).

​Dalam rapat tersebut, disepakati harga Crude Palm Oil (CPO) sebesar Rp14.924,82 per kg, harga kernel Rp12.939,88 per kg, dengan Indeks K sebesar 87,53 persen.

Untuk pekebun mitra plasma, harga TBS dipatok bertahap mulai dari Rp2.952,12 per kg untuk tanaman umur 3 tahun, hingga mencapai puncaknya Rp3.402,26 per kg untuk tanaman umur 10–20 tahun. Harga ini berlaku efektif untuk periode penjualan 1–15 Agustus 2026.

​Sementara bagi pekebun mitra swadaya, penetapan harga didasarkan pada komposisi varietas. Pohon dengan 100 persen varietas Tenera dihargai Rp3.110,93 per kg, sedangkan untuk komposisi 40 persen Tenera dan 60 persen Dura ditetapkan sebesar Rp2.983,61 per kg.

Anggota DPRD Provinsi Kaltara, Muhammad Nasir. Foto: ist

​Menanggapi rincian tersebut, Nasir meminta DPKP Kaltara memperketat pengawasan di tingkat pabrik pengolahan.

Ia juga mendesak pihak perusahaan kelapa sawit untuk terbuka mengenai komponen pembentuk harga, mulai dari data penjualan CPO, kernel, hingga rendemen.

​Menurut Nasir, transparansi ini sangat krusial mengingat posisi tawar petani khususnya petani swadaya masih terbilang lemah.

Mengacu pada Permentan Nomor 13 Tahun 2024, harga yang ditetapkan merupakan harga di tingkat pabrik yang diperuntukkan bagi pekebun mitra. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan petani melalui koperasi dan kemitraan harus terus didorong.

​“Perusahaan tentu harus tetap sehat dan untung, tapi petani juga wajib sejahtera. Jangan sampai keuntungan industri dibangun dengan menekan harga di tingkat pekebun. Pemerintah harus hadir menjaga keseimbangan ini,” imbau Nasir.

​Ia berharap hasil penetapan harga TBS ini segera disosialisasikan secara masif dan dipatuhi oleh seluruh perusahaan sawit di Kaltara.

​“Petani sawit adalah urat nadi ekonomi Kaltara. Kalau harga TBS sehat dan petani dapat haknya secara adil, daya beli masyarakat naik dan ekonomi daerah bergerak. Kuncinya satu: kawal kesepakatan ini dari meja rapat sampai ke pintu pabrik,” pungkasnya.(**)

Tags: DPRDDprd provinsi kaltaraHeadlineKelapa SawitKomisi IIMuhammad NasirTandan Buah SegarTBS

Berita Lainnya

Serapan BBM Subsidi Baru 40 Persen, Asrin Desak Buka Posko Rekomendasi Tanjung Pasir
Parlemen

Serapan BBM Subsidi Baru 40 Persen, Asrin Desak Buka Posko Rekomendasi Tanjung Pasir

16 November 2026 18:01
Distribusi BBM Bersubsidi Terkendala Kartu Nelayan, DPRD Tarakan Rekomendasi 6 OPD Jemput Bola
Parlemen

Distribusi BBM Bersubsidi Terkendala Kartu Nelayan, DPRD Tarakan Rekomendasi 6 OPD Jemput Bola

16 November 2026 17:44
Asrin Soroti Rumitnya Pengurusan Surat Rekomendasi BBM Subsidi Nelayan, Minta Pemerintah Permudah
Parlemen

Asrin Soroti Rumitnya Pengurusan Surat Rekomendasi BBM Subsidi Nelayan, Minta Pemerintah Permudah

16 November 2026 13:50
Reses di Liang Bunyu, Warga Keluhkan Serangan Hama Rumput Laut, Nasir: Pemerintah Harus Turun Tangan Cari Solusi
Parlemen

Reses di Liang Bunyu, Warga Keluhkan Serangan Hama Rumput Laut, Nasir: Pemerintah Harus Turun Tangan Cari Solusi

16 November 2026 11:25
Fraksi PKS DPRD Tarakan: Investor Jangan Cuma Cari Untung, Pekerja Lokal Harus Sejahtera
Parlemen

Fraksi PKS DPRD Tarakan: Investor Jangan Cuma Cari Untung, Pekerja Lokal Harus Sejahtera

16 November 2026 11:09
Arming Pastikan Raperda Pemberdayaan Masyarakat Desa Bebas Tumpang Tindih Aturan
Parlemen

Anggota DPRD Kaltara Arming Gulirkan Program Petugas Fardhu Kifayah di Setiap RT Nunukan

16 November 2026 10:34
Next Post
Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Wali Kota Tarakan Beri Arahan Tegas ke DPMPTSP dan Disdik

Bupati Bulungan Pastikan Juara MTQ Kaltara Melaju ke Tingkat Nasional 2026

Buka BEF 2026, Wagub Ingkong Dorong Sinergi Ekonomi di Tengah Tantangan Global

Gelar Temu Media Kaltara, Grup PT Pertamina Hulu Indonesia Perkuat Komunikasi Publik Industri Hulu Migas

Discussion about this post

Ikuti Kami

Ikuti Kami
  • Rahmawati Apresiasi Kebijakan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh Waktu Mulai 2027

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tampil Perdana di Porprov II, Atlet Lari Trail Tarakan Izzaanul Haq Langsung Persembahkan Emas

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Karate Tarakan Sabet Dua Emas Perdana di Porprov II Kaltara

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Karate Tarakan Menggila di Porprov II Kaltara, Sikat 8 Emas dan Pimpin Klasemen

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tarakan Juara Umum Balap Motor Porprov Kaltara 2026 dengan 3 Emas 1 Perak

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Fokus Borneo

Ikuti Kami

Rubrik

  • Advetorial
  • Daerah
  • Derap Nusantara
  • Ekonomi
  • Energi
  • Fokus
  • Hiburan
  • IKN
  • Kantah Kota Balikpapan
  • Kementrian ATR/BPN
  • KPH Tarakan
  • Kriminal
  • Kuliner
  • Nasional
  • Olah Raga
  • Opini
  • Otomotif
  • Parlemen
  • Pemkab Bulungan
  • Pemkab Malinau
  • Pemkab Nunukan
  • Pemkab Tana Tidung
  • Pemkot Balikpapan
  • Pemkot Tarakan
  • Pemprov Kaltara
  • Pendidikan
  • Politik
  • Sosial Budaya
  • TNI Polri
  • Travel
  • Video

Recent News

Serapan BBM Subsidi Baru 40 Persen, Asrin Desak Buka Posko Rekomendasi Tanjung Pasir

Serapan BBM Subsidi Baru 40 Persen, Asrin Desak Buka Posko Rekomendasi Tanjung Pasir

16 November 2026 18:01
Distribusi BBM Bersubsidi Terkendala Kartu Nelayan, DPRD Tarakan Rekomendasi 6 OPD Jemput Bola

Distribusi BBM Bersubsidi Terkendala Kartu Nelayan, DPRD Tarakan Rekomendasi 6 OPD Jemput Bola

16 November 2026 17:44
  • About Us
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2025 PT KITA MEDIA GROUP

error: Content is protected !!
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • KPH Tarakan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olah Raga
  • Sosial Budaya
  • Travel
    • Kuliner
  • Energi
  • Hiburan
  • Opini

© 2025 PT KITA MEDIA GROUP