NUNUKAN, Fokusborneo.com – Krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kembali terjadi di Kabupaten Nunukan, memicu amarah publik.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir, S.Pi, MM, menuding berulangnya kelangkaan ini sebagai bukti nyata kegagalan perencanaan dan tumpulnya manajemen energi di wilayah perbatasan.
Nasir menegaskan, alasan klasik seperti kapal pengangkut yang sedang docking, masalah perizinan, hingga faktor cuaca tak lagi bisa diterima.
”Ini bukan bencana alam, ini bencana manajemen. Setiap tahun alasannya selalu sama, kapal docking, surat telat, atau cuaca buruk. Sementara rakyat harus mengantre berjam-jam, nelayan tidak bisa melaut, dan harga eceran meroket gila-gilaan hingga Rp 50 ribu per liter. Sampai kapan Nunukan terus diperlakukan seperti ini?,” tegas Nasiri Selasa (4/8/2026).
Mewakili Komisi II yang membidangi perekonomian dan energi, Nasir menyampaikan beberapa poin kritikan sekaligus solusi konkret.
Salah satunya Pertamina Patra Niaga agar tidak hanya mengmbar janji dengan alasan Nunukan adalah beranda depan NKRI untuk wilayah uji coba.
Nasir meminta Pertamina mendesak hadirnya skema kapal cadangan (standby vessel) dan pengaturan jadwal docking yang matang agar tidak ada dua armada vital yang berhenti beroperasi secara bersamaan.
Tidak hanya itu, BPH Migas dan pemerintah pusat wajib bangun Depo BBM di Nunukan. Meski telah puluhan tahun menyumbang devisa, Nunukan hingga kini belum memiliki Depo BBM sendiri dan terus bergantung pada pasokan dari Tarakan.
“DPRD Kaltara mendesak pembangunan Fuel Terminal Nunukan dengan buffer stock minimal 30 hari demi menjaga kedaulatan energi perbatasan,” tegas politisi PKS.
Selain itu, Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten diminta segera mengaktifkan Satgas Pengawasan BBM Perbatasan bersama TNI-Polri dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindak tegas SPBU nakal serta pengecer yang memainkan harga secara liar.
“Sebab krisis energi ini berdampak langsung pada rantai ekonomi lokal. Nelayan terpaksa menambatkan perahunya, sementara pengemudi ojek, petani rumput laut, hingga UMKM terancam gulung tikar,” bebernya.
DPRD Kaltara khususnya Komisi II akan segera memanggil Pertamina Regional Kalimantan, BPH Migas, dan Dinas ESDM dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) darurat. Pihaknya mengusulkan penambahan kuota BBM khusus daerah 3T serta percepatan SPBU Nelayan yang diawasi ketat.
“Kami di Fraksi PKS berkomitmen: energi adalah hak rakyat, bukan belas kasihan. Jika negara hadir di perbatasan hanya sebatas slogan tanpa kepastian BBM, bagaimana kita mau bicara soal nasionalisme?” pungkas Nasir.(**)
Discussion about this post