TARAKAN, Fokusborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan menargetkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal dapat segera disahkan.
Penekanan target pengesahan ini disampaikan langsung Ketua Pansus Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal DPRD Kota Tarakan, Adyansa, dalam rapat lanjutan pembahasan bersama Bagian Hukum, Serikat Buruh, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), serta Tim Ahli.
Rapat pembahasan tersebut dilangsungkan di ruang pertemuan DPRD Kota Tarakan, Selasa (17/11/26)
Dalam kesempatan itu, Adyansa memaparkan jadwal tahapan penyusunan Raperda hingga batas akhir pengesahannya.
Berdasarkan hasil penyesuaian jadwal di internal DPRD bersama perwakilan hukum Sekretariat DPRD disepakati lini masa tahapan penyusunan Raperda
Kamis, 19 November 2026, agenda rapat penyusunan hasil harmonisasi Raperda Tenaga Kerja Lokal bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) serta instansi terkait, Tanggal 20 November 2026, target penyelesaian harmonisasi Raperda.
Serta tanggal 30 November 2026 target finalisasi dan penuntasan seluruh rangkaian pembahasan agar dapat diparipurnakan.
Adyansa menjelaskan pihaknya mengejar tenggat waktu tersebut karena adanya instruksi dan ketentuan ketat terkait program pembentukan peraturan daerah.
Berdasarkan arahan dari Biro Hukum Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2027 tidak lagi memperkenankan peluncuran judul perda yang sama jika tidak diselesaikan pada tahun berjalan.
“Berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Biro Hukum Provinsi Kaltara dengan Bapemperda dan Sekretariat DPRD kemarin, ditekankan bahwa untuk program pembentukan perda tahun 2027 sudah tidak diperkenankan lagi untuk melakukan peluncuran dengan judul yang sama,” ujar Adyansa.
Oleh karena itu, percepatan pengesahan Raperda ini menjadi prioritas utama demi menghindari temuan atau kendala administratif di kemudian hari apabila regulasi tersebut tidak tuntas disahkan pada tahun 2026.(**)












Discussion about this post