Sektor Perhotelan Terdampak Efisiensi Anggaran Pemerintah

TARAKAN – Kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah berdampak langsung pada dunia usaha khususnya sektor perhotelan dan restoran.

Ketua BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kaltara, Kie Pie menjelaskan, salah satu dampak yang mencolok yakni menurunnya pemesanan hotel dari pemerintah yang memang selama ini menjadi pelanggan utama seperti kegiatan seminar, workshop, rapat maupun perjalanan dinas.

“Okupansi (hunian) turun 30%-40%, kalau kegiatan non pemerintah masih ada sekitar 30%,” ujar kepada fokusborneo.com, Selasa (22/4/2025).

Efisiensi anggaran membuat banyak hotel di Tarakan terpaksa mulai melakukan penghematan. Dari 48 hotel di Tarakan tak sedikit yang memangkas jumlah karyawan, termasuk tenaga casual (freelance) yang biasanya dilibatkan untuk acara meeting dan event.

“Potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) pun menjadi ancaman nyata.
Kondisi ini turut memengaruhi pendapatan daerah dari sektor pajak hotel, karena penjualan kamar dan layanan lainnya ikut merosot,” ungkapnya.

Kie Pie mengungkapkan, libur panjang dan sektor swasta jadi penyelamat sementara, terutama menjelang H-3 Lebaran, okupansi hotel sempat naik, meski hanya bersifat sementara.

“Okupansi kamar anjlok. Biasanya menjelang Ramadan dan Lebaran masih terbantu oleh kegiatan pemerintah, sekarang sangat terasa sepi,” ungkap Kie Pie.

Pihaknya juga mengapresiasi kehadiran pusat perbelanjaan yang mulai ramai kembali, serta masuknya investasi baru ke Tarakan, ikut mendatangkan tamu dari luar daerah. Namun kondisi ini belum cukup untuk menutup kekosongan yang ditinggalkan segmen pelanggan dari pemerintah.

Selain efisiensi anggaran, PHRI juga menyoroti adanya razia yang digelar bertepatan dengan momen sensitif seperti malam Valentine. Menurut Kie Pie, hal ini memperburuk citra perhotelan di mata tamu dan wisatawan.

“Kami menyayangkan adanya razia berlebihan. Harusnya bisa dibicarakan bersama, bukan langsung ditindak tanpa komunikasi,” ujarnya.

PHRI usulkan langkah solutif Untuk mengatasi krisis ini, PHRI Kaltara mengusulkan beberapa langkah.

“PHRI berharap ada kerja sama dalam mengembangkan fasilitas hotel agar tetap menarik untuk kegiatan dinas maupun swasta,” harapnya.

Selain itu, Hotel diminta mulai melirik segmen wisatawan domestik, korporat, dan pelaku usaha sebagai pasar alternatif. (**)