TANA TIDUNG, Fokusborneo.com – Sosialisasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Tana Tidung, yang digelar di Aula SDN 001 Tana Tidung, Senin (27/10/2025), menjadi momentum penting bagi seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi antar instansi.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber ahli dan pengawas dari tingkat provinsi, serta memanfaatkan teknologi zoom meeting untuk melibatkan jajaran Direktorat BUMD, BLUD, dan pengelola aset daerah, dengan tujuan memastikan setiap barang milik daerah dikelola secara efektif, akuntabel, dan berdampak nyata pada pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
Wakil Bupati Tana Tidung, Sabri, S.Pd., membuka secara resmi sosialisasi dan menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap pengelolaan BMD. Ia menyampaikan pengelolaan aset daerah harus mengikuti prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga setiap potensi yang dimiliki pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Pengelolaan Barang Milik Daerah tidak tentang pencatatan atau administrasi saja, tetapi tentang memastikan aset tersebut memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan,” ujar Sabri.
Narasumber, Dr. Dwi Satriyani Unwidjaja, SE., M.Si., dan Dimas Bayunegara, SH., memberikan paparan terkait standar harga satuan regional serta mekanisme pengelolaan BMD yang sesuai regulasi terbaru, termasuk Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 dan Peraturan Kemendagri Nomor 7 Tahun 2024.
Paparan tersebut menekankan pentingnya sinkronisasi data, pemeliharaan berkala, serta pengawasan internal untuk mencegah kerugian daerah.
Selain itu, sosialisasi ini juga menekankan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Peserta yang hadir, mulai dari kepala OPD hingga staf administrasi, diberikan pemahaman teknis terkait pencatatan, pengawasan, dan pemanfaatan aset. Langkah ini dirancang agar setiap instansi mampu menjalankan tata kelola BMD secara konsisten dan profesional.
Wakil Bupati Sabri menambahkan, kolaborasi antar instansi merupakan kunci agar pengelolaan BMD berjalan lancar dan berdampak positif. Ia mengingatkan setiap aset harus tercatat, terpelihara, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menjadi fondasi pembangunan yang kokoh.
“Dengan memahami prosedur dan regulasi, serta berkoordinasi secara intensif, seluruh perangkat daerah dapat mengoptimalkan aset yang tersedia. Aset yang terkelola dengan baik akan meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.
Kegiatan sosialisasi yang berlangsung penuh interaksi ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menyamakan persepsi seluruh instansi terkait pengelolaan BMD.
“Sehingga dapat memanfaatkan aset secara maksimal, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah,” tegasnya. (*)
Discussion about this post