MALINAU, Fokusborneo.com – Skema penyaluran Tunjangan Khusus Guru (TKG) bagi tenaga pendidik di wilayah pedalaman Kabupaten Malinau dinilai belum optimal dan mendesak untuk ditinjau ulang oleh Pemerintah Daerah.
Kritik ini dilontarkan Listiani, Anggota Fraksi Demokrat DPRD Kalimantan Utara (Kaltara). Ia yang menyoroti sistem yang berlaku saat ini belum sepenuhnya menjamin keadilan dan pemerataan bagi seluruh guru penerima.
Listiani memandang, salah satu akar masalah yang memicu seringnya keterlambatan pencairan tunjangan adalah ketidakselarasan data antara Pemerintah Kabupaten, Provinsi, dan Kementerian. Kondisi ini berimbas langsung pada ketidakpastian bagi para guru mengenai jadwal pasti penerimaan hak finansial mereka.
”Isu TKG ini tidak sekadar urusan dananya keluar atau tidak. Yang paling krusial adalah bagaimana kita menata manajemen sistemnya sehingga tidak ada satu pun guru yang terlewat atau merasa terabaikan,” tegas Listiani
Legislator perempuan itu mendorong agar Pemda segera mengambil langkah konkret. Poin-poin pembenahan yang diusulkan mencakup validasi data penerima secara berkala, perampingan dan kejelasan alur administrasi, serta penguatan mekanisme pengawasan.
Langkah-langkah ini penting untuk menjamin transparansi penuh dalam proses distribusi TKG. Ia berharap evaluasi menyeluruh ini dapat menghentikan siklus persoalan berulang yang terjadi setiap tahun.
”Pemerintah mesti menjamin adanya prosedur yang tegas dan bisa dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Hal ini esensial untuk memberikan kepastian kerja dan kesejahteraan bagi para pahlawan tanpa tanda jasa yang mengabdi di daerah terisolasi,” tutupnya.(**)
Discussion about this post