TARAKAN, Fokusborneo.com – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), H. Ladullah, memberikan atensi serius terhadap upaya penanggulangan HIV/AIDS di Bumi Benuanta.
Dalam Rapat Koordinasi Strategis yang digelar di Ruang Rapat Kantor Badan Penghubung (Banhub) Kaltara, Tarakan, Senin (9/2/26), ia mendesak agar Peraturan Gubernur (Pergub) terkait penanggulangan HIV segera diselesaikan.
H. Ladullah menekankan keberadaan regulasi sangat krusial sebagai landasan hukum yang kuat. Ia berharap draf Pergub dari Dinas Kesehatan dan RSUD segera diserahkan ke Biro Hukum untuk dibahas bersama DPRD.
”Saya kira ini hal yang positif. Kita harus hadirkan regulasi yang mengikat keras. Untuk apa kita buat aturan kalau tidak mengikat? Jika bicara hak perorangan, alangkah baiknya kita kesampingkan dulu demi kepentingan orang banyak, karena penyakit ini sangat membahayakan,” tegas Ladullah.
Politisi PKS juga mengusulkan agar dalam Pergub tersebut nantinya diatur mekanisme pengawasan yang lebih ketat, termasuk kemungkinan pembatasan pergerakan bagi pengidap agar penyebaran virus tidak meluas ke masyarakat lain.
Selain masalah regulasi, Ladullah secara khusus menyoroti laporan mengenai kurang aktifnya kegiatan penanggulangan HIV di Kabupaten Nunukan. Ia berjanji akan segera menindaklanjuti temuan ini sekembalinya dari rapat koordinasi tersebut.
Pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak terkait di Nunukan agar kegiatan penanggulangan ditingkatkan setara dengan kabupaten lain. Selain itu, mendorong Dinas Kesehatan untuk melakukan monitoring ketat guna menyimpulkan data pasti mengenai angka penyebaran di Nunukan.
Lebih penting lagi, meminta agar proses screening tidak hanya dilakukan di tempat hiburan seperti kafe, tetapi diperluas jangkauannya.
”Sesampainya dari sini, kami akan monitor dinas terkait, utamanya Dinas Kesehatan, supaya data-data itu bisa disimpulkan. Berapa sih sebetulnya penyebaran HIV di Nunukan?” ujarnya.
Meski angka kasus terdeteksi mengalami tren meningkat, Ladullah tidak melihat hal tersebut sebagai kegagalan pengawasan. Sebaliknya, ia menilai itu adalah bukti keberhasilan pemerintah dalam melakukan deteksi dini.
”Saya menganggap ini bukan kurangnya pengawasan, tapi justru usaha pemerintah yang cukup besar untuk mengetahui berapa sebenarnya orang yang terjangkit di Kaltara,” tambahnya.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kaltara lainnya, seperti Wakil Ketua DPRD Muhammad Nasir, Ketua Komisi IV Tamara Moriska, Wakil Ketua Komisi IV Syamsuddin Arfah, serta anggota komisi IV yakni Vamelia, Listiani, Dino Andrian, dan Muhammad Hatta.
Dari perwakilan Pemprov Kaltara, dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan, Datu Iqro beserta jajaran.(*/mt)
Discussion about this post