TANJUNG SELOR – Komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 dengan sukses, ditunjukkan dengan alokasi pendanaan yang lumayan besar. Secara proporsional, anggaran Pilkada dibagi untuk urusan pengawasan melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltara, maupun pengamanan.
Diungkapkan oleh Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie, karena pelaksanaan Pilkada serentak kali ini dilakukan pada masa pandemi Covid-19, dalam pendanaan Pilkada 2020 juga perlu mendapatkan perhatian, utamanya sektor kesehatan. “Pilkada Serentak 2020, seperti disepakati oleh DPR RI, pihak penyelenggara pemilihan umum juga aparat keamanan dan gugus tugas Covid-19, akan dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat,†kata Irianto.
Sesuai data tercatat, untuk pendanaan Pilkada 2020, berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Penyelenggaran Pemilu 2020 untuk pihak penyelenggara pemilihan umum juga keamanan mencapai Rp 139.057.098.500. Dengan rincian untuk KPU sebesar Rp 103.021.826.500. Lalu untuk Bawaslu Rp 20.035.272.000, dan keamanan Rp 16 miliar. “Pendanaan Pilkada Serentak 2020, memang jauh lebih besar dibandingkan Pilkada sebelumnya. Ini karena pelaksanaannya, selain memandang unsur demokratis juga mengedepankan keselamatan dan kesehatan penyelenggara pemilihan umum, aparat keamanan juga pemilih atau masyarakat,†tutur Gubernur.
Komparasinya, untuk pendanaan Pilkada Serentak 2015, nilai NPHD penyelenggaraan pemilu hanya sebesar Rp 117.500.000.000. Ditopangnya pendanaan Pilkada Serentak 2020 yang optimal tersebut, tak terlepas dari berbagai kemungkinan masalah yang terjadi. “Pemprov berusaha agar penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 dapat aman, lancar dan tak menjadikan adanya kluster baru penyebaran Covid-19, baik dari kalangan penyelenggara pemilihan umum maupun pemilih,†ujar Irianto.
Dengan dukungan pendanaan tersebut, Gubernur berharap tingkat partisipasi meningkat. Karena tingkat partisipasi menentukan kesuksesan Pilkada. Dijelaskan Irianto, sejauh ini, tingkat partisipasi pemilih Kaltara cukup baik. Pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 tingkat partisipasinya mencapai 64,23 persen. Lalu pada Pilkada Serentak 2019 79,81 persen. “Untuk Pilkada Serentak 2020, ditargetkan tingkat partisipasi pemilih minimal mencapai 77,5 persen. Taksiran itu ditetapkan dengan pertimbangan kondisi terkini, dan pelaksanaannya harus menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi dengan tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin,†tutup Gubernur.
Sementara itu, tahun ini Pemprov juga mengalokasikan anggaran untuk penanganan kesehatan, alokasi total anggarannya Rp 49.019.697.768. Rinciannya, untuk UPT RSUD Tarakan sebesar Rp 22.191.175.390. Lalu untuk BPBD Kaltara Rp 9.429.585.386 dan untuk Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara Rp 17.398.936.992.(humas)
Discussion about this post