TARAKAN, Fokusborneo.com – Ketua DPRD Kota Tarakan, Muhammad Yunus, menggelar agenda Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 Dapil I Tarakan Tengah.
Kegiatan yang berlangsung di RT 19 Kelurahan Kampung Satu Skep pada Sabtu (7/11/2026) ini, dihadiri ratusan warga dari RT 12, RT 18, dan RT 19 yang antusias menyampaikan berbagai persoalan wilayah.
Dalam dialog tersebut, Yunus mengungkapkan kondisi keuangan Pemkot Tarakan yang tengah mengalami penurunan signifikan. Hal ini berdampak pada banyaknya usulan fisik warga yang belum terealisasi.
”Anggaran pemerintah sekarang lagi turun drastis. Biasanya Rp 1,2 triliun, sekarang jadinya Rp 950 miliar. Jadi memang banyak kegiatan usulan masyarakat yang belum bisa terealisasi dengan baik,” kata Yunus di hadapan warga Kampung Satu Skip.
Meski begitu, politisi Partai Gerindra ini meminta masyarakat tidak berkecil hati. Ia menegaskan pemerintah pusat terus mengucurkan anggaran besar untuk pembangunan infrastruktur strategis di Kota Tarakan.
”Tapi kita tidak boleh pungkiri juga dari pemerintah pusat banyak kegiatan yang diturunkan di Kota Tarakan. Ada pembangunan dua sekolah besar, yaitu Sekolah Rakyat yang sudah terbangun dan Sekolah Nasional Terintegrasi di Mamburungan yang sementara masih berproses. Total program pusat yang masuk hampir Rp 1 triliun,” tuturnya.
Selain memaparkan program nasional seperti Makan Gizi Gratis (MBG) dan penanganan stunting, Yunus secara khusus menanggapi keluhan lokal warga RT 18 dan RT 19 terkait pesatnya pertumbuhan penduduk yang tak seimbang dengan fasilitas publik.
Salah satu usulan konkret yang diperjuangkannya adalah pemekaran wilayah RT 18 karena cakupannya yang terlalu luas hingga ke belakang Bumix.
”Meningkatnya warga di sini berarti perlunya pembangunan jalan, penambahan listrik, air, dan lain-lain. Kasihan Pak RT kalau sendiri mengurus sampai ke belakang. Melalui reses pertama di 2026 ini, kami akan perjuangkan ke pemerintah melalui Lurah agar RT 18 ini perlu pemekaran,” ujar Yunus.
Persoalan jaringan listrik dan legalitas tanah warga di kawasan eks hutan kota juga menjadi sorotan utama. Yunus mengenang masa lalu saat dirinya ikut berjuang bersama warga menarik kabel hingga setengah kilometer demi menerangi rumah-rumah warga.
”Dulu tanah yang dulunya hutan lindung, alhamdulillah sekarang sudah bisa dimiliki dengan pergeseran status jadi hutan kota. Listrik, gas, dan air sudah masuk. Mengenai penambahan tiang listrik dan masalah pertanahan WKP, nanti kami koordinasikan kembali dengan Pertanahan dan PLN,” pungkasnya.
Yunus menegaskan seluruh aspirasi warga yang terhimpun dalam reses ini memiliki payung hukum yang kuat dan akan masuk dalam skala prioritas pembahasan bersama Pemerintah Kota Tarakan. (**)
Discussion about this post