TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyuarakan persoalan pelik yang kerap dikeluhkan nelayan dan petambak di daerahnya.
Anggota DPRD Kaltara, Supa’ad Hadianto, mendesak adanya sinkronisasi kebijakan antardaerah agar perbedaan wilayah administrasi tidak lagi menjegal penyaluran bantuan pemerintah.
Hal tersebut diungkapkan Supa’ad dalam rapat koordinasi bersama Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah 4 KPK RI, dikutip Selasa (17/11/26).
Menurut Supa’ad, banyak warga pemanfaat bantuan yang terkendala aturan administratif karena KTP mereka tercatat sebagai warga Kota Tarakan, sementara lokasi tambak atau tempat usahanya secara geografis berada di wilayah Kabupaten Bulungan.
”Salah satu contoh yang disampaikan berkaitan dengan nelayan dan petambak yang memiliki KTP Kota Tarakan, tetapi lokasi tambaknya secara geografis berada di wilayah Kabupaten Bulungan,” ujar Supa’ad saat membeberkan persoalan tersebut di hadapan KPK.
Kondisi ini, lanjut Supa’ad, kerap menjadi tembok tebal ketika masyarakat membutuhkan uluran tangan berupa sarana usaha dari pemerintah daerah.
Padahal, bantuan tersebut pada hakikatnya diperuntukkan bagi masyarakat yang menjadi konstituen di daerah pemilihannya masing-masing.
”Karena itu, diperlukan sinkronisasi kebijakan agar perbedaan administrasi wilayah tidak menjadi penghambat pelayanan,” tegasnya.
Melalui forum strategis tersebut, DPRD Kaltara berharap lahir kejelasan regulasi serta koordinasi lintas daerah yang lebih cair. Dengan begitu, penyaluran bantuan bisa tepat sasaran tanpa harus menabrak aturan hukum yang berlaku.
Sementara itu, Tim Korsup KPK RI yang hadir dalam kesempatan tersebut memberikan atensi khusus.
KPK menekankan pentingnya memastikan setiap kebijakan pemerintah tetap berjalan on the track sesuai koridor hukum.
KPK turut mengingatkan pemangku kebijakan agar mewaspadai unsur-unsur krusial dalam penanganan tindak pidana korupsi, mulai dari perbuatan melawan hukum, potensi kerugian keuangan negara, hingga unsur kesengajaan atau niat jahat (mens rea).
Sebagai solusi jangka panjang, KPK mendorong penguatan koordinasi formal antar-pemerintahan, salah satunya melalui mekanisme Musrenbang.
DPRD Kaltara berharap keruwetan kewenangan lintas wilayah ini segera menemukan titik terang lewat sinkronisasi aturan, sehingga aspirasi masyarakat bawah bisa tetap terakomodasi secara adil tanpa mengabaikan aspek hukum.(**)












Discussion about this post