TARAKAN, Fokusborneo.com – Komisi II DPRD Kota Tarakan memastikan akan turun langsung melakukan sistem jemput bola ke wilayah pesisir pada Desember 2026 mendatang.
Langkah ini diambil guna mempercepat pengurusan surat rekomendasi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi bagi para nelayan tradisional.
Kepastian tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kota Tarakan, Simon Patino, usai memimpin rapat gabungan bersama Komisi III di Ruang Komisi II DPRD Tarakan, Selasa (17/11/26).
Rapat tindak lanjut ini turut dihadiri UPT Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Dinas Perikanan Kota Tarakan, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), pihak kecamatan, KSOP, Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kota Tarakan Rustam, serta perwakilan nelayan Tanjung Batu dan Tanjung Pasir Mamburungan.
Simon menegaskan, pertemuan tersebut menghasilkan empat poin rekomendasi utama yang ditargetkan rampung dan mulai dijalankan pada Desember mendatang.
Fokus utamanya adalah memangkas birokrasi berbelit yang selama ini melibatkan enam instansi berbeda.
Untuk mempermudah nelayan mendapatkan surat rekomendasi tanpa harus bolak-balik mengurus berkas, sejumlah instansi terkait seperti PTSP, KSOP, BPJS Ketenagakerjaan, Dukcapil, Dinas Perikanan Kota, hingga Dinas Perikanan Provinsi sepakat turun langsung menemui warga di wilayah Tarakan Timur, khususnya kawasan Tanjung Pasir. Dengan pola jemput bola ini, proses administrasi diharapkan bisa selesai dalam hitungan hari.
Selain layanan jemput bola, DPRD juga mendorong pengalihan kewenangan penerbitan rekomendasi yang selama ini ditangani Dinas Perikanan Provinsi agar cukup diurus di tingkat kelurahan.
Begitu pula dengan aturan untuk kapal berukuran GT 5 ke bawah yang selama ini berada di bawah kewenangan KSOP, akan direkomendasikan agar pengurusannya bisa ditarik ke Pemerintah Kota Tarakan.
Poin krusial lainnya adalah peninjauan kembali tumpang tindih regulasi antara Kartu Kusuka dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Surat Keputusan (SK) BPH Migas.
Menurut Simon, secara aturan pemegang Kartu Kusuka seharusnya sudah otomatis berhak mengakses BBM subsidi, namun adanya SK BPH Migas yang mewajibkan rekomendasi Dinas Provinsi justru menimbulkan keambiguan di lapangan. Untuk itu, DPRD berencana berkoordinasi langsung dengan BPH Migas.
“Harapan kita, semua keputusan hari ini bisa mempermudah nelayan kita, khususnya di Kota Tarakan, untuk mendapatkan kelancaran BBM sehingga mereka bisa bekerja dengan cepat dan nyaman,” ujar Simon.
Ia menambahkan, persoalan rumitnya akses rekomendasi BBM ini sudah dikeluhkan nelayan selama lebih dari satu tahun terakhir. Melalui tindak lanjut intensif dan agenda turun lapangan pada Desember nanti, Simon optimistis seluruh kendala administrasi nelayan dapat segera tuntas.(**)











Discussion about this post