• About Us
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
Fokus Borneo
Advertisement
  • Beranda
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • KPH Tarakan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • Rubrik
    • Ekonomi
    • Pendidikan
    • Olah Raga
    • Sosial Budaya
    • Hiburan
    • Energi
  • Opini
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • KPH Tarakan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • Rubrik
    • Ekonomi
    • Pendidikan
    • Olah Raga
    • Sosial Budaya
    • Hiburan
    • Energi
  • Opini
No Result
View All Result
Fokus Borneo
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Advetorial
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • KPH Tarakan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olah Raga
  • Sosial Budaya
  • Travel
  • Energi
  • Hiburan
  • Opini
Home Parlemen

Supa’ad Desak Sinkronisasi Bantuan Nelayan Kaltara, Beda KTP dan Lokasi Tambak Jangan Jadi Penghambat

by Redaksi
17/11/2026
in Parlemen, Politik
A A
Supa’ad Desak Sinkronisasi Bantuan Nelayan Kaltara, Beda KTP dan Lokasi Tambak Jangan Jadi Penghambat

Anggota DPRD Provinsi Kaltara, Supa’ad Hadianto. Foto: Humas

​TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyuarakan persoalan pelik yang kerap dikeluhkan nelayan dan petambak di daerahnya.

Anggota DPRD Kaltara, Supa’ad Hadianto, mendesak adanya sinkronisasi kebijakan antardaerah agar perbedaan wilayah administrasi tidak lagi menjegal penyaluran bantuan pemerintah.

Baca Juga

DPRD Kaltara Curhat ke KPK soal Mahalnya Biaya Bangun Infrastruktur Perbatasan

Serap Aspirasi di Tanjung Palas, H. Achmad Djufrie Komitmen Kawal Kebutuhan Nelayan hingga Ponpes

Desember OPD Jemput Bola, Asrin Berharap Surat Rekomendasi BBM Nelayan Terurai

Warga Sebatik Keluhkan Terbatasnya Beasiswa Kaltara, Nasir: 2027 kami perjuangkan kembali Jadi Prioritas

​Hal tersebut diungkapkan Supa’ad dalam rapat koordinasi bersama Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah 4 KPK RI, dikutip Selasa (17/11/26).

​Menurut Supa’ad, banyak warga pemanfaat bantuan yang terkendala aturan administratif karena KTP mereka tercatat sebagai warga Kota Tarakan, sementara lokasi tambak atau tempat usahanya secara geografis berada di wilayah Kabupaten Bulungan.

​”Salah satu contoh yang disampaikan berkaitan dengan nelayan dan petambak yang memiliki KTP Kota Tarakan, tetapi lokasi tambaknya secara geografis berada di wilayah Kabupaten Bulungan,” ujar Supa’ad saat membeberkan persoalan tersebut di hadapan KPK.

​Kondisi ini, lanjut Supa’ad, kerap menjadi tembok tebal ketika masyarakat membutuhkan uluran tangan berupa sarana usaha dari pemerintah daerah.

Padahal, bantuan tersebut pada hakikatnya diperuntukkan bagi masyarakat yang menjadi konstituen di daerah pemilihannya masing-masing.

​”Karena itu, diperlukan sinkronisasi kebijakan agar perbedaan administrasi wilayah tidak menjadi penghambat pelayanan,” tegasnya.

​Melalui forum strategis tersebut, DPRD Kaltara berharap lahir kejelasan regulasi serta koordinasi lintas daerah yang lebih cair. Dengan begitu, penyaluran bantuan bisa tepat sasaran tanpa harus menabrak aturan hukum yang berlaku.

​Sementara itu, Tim Korsup KPK RI yang hadir dalam kesempatan tersebut memberikan atensi khusus.

KPK menekankan pentingnya memastikan setiap kebijakan pemerintah tetap berjalan on the track sesuai koridor hukum.

​KPK turut mengingatkan pemangku kebijakan agar mewaspadai unsur-unsur krusial dalam penanganan tindak pidana korupsi, mulai dari perbuatan melawan hukum, potensi kerugian keuangan negara, hingga unsur kesengajaan atau niat jahat (mens rea).

Sebagai solusi jangka panjang, KPK mendorong penguatan koordinasi formal antar-pemerintahan, salah satunya melalui mekanisme Musrenbang.

​DPRD Kaltara berharap keruwetan kewenangan lintas wilayah ini segera menemukan titik terang lewat sinkronisasi aturan, sehingga aspirasi masyarakat bawah bisa tetap terakomodasi secara adil tanpa mengabaikan aspek hukum.(**)

Tags: bantuanDPRDDprd provinsi kaltaraHeadlineKPKNelayansupaad hadiantoTambak

Berita Lainnya

DPRD Kaltara Curhat ke KPK soal Mahalnya Biaya Bangun Infrastruktur Perbatasan
Parlemen

DPRD Kaltara Curhat ke KPK soal Mahalnya Biaya Bangun Infrastruktur Perbatasan

17 November 2026 20:31
Serap Aspirasi di Tanjung Palas, H. Achmad Djufrie Komitmen Kawal Kebutuhan Nelayan hingga Ponpes
Parlemen

Serap Aspirasi di Tanjung Palas, H. Achmad Djufrie Komitmen Kawal Kebutuhan Nelayan hingga Ponpes

17 November 2026 19:49
Desember OPD Jemput Bola, Asrin Berharap Surat Rekomendasi BBM Nelayan Terurai
Parlemen

Desember OPD Jemput Bola, Asrin Berharap Surat Rekomendasi BBM Nelayan Terurai

17 November 2026 19:06
Warga Sebatik Keluhkan Terbatasnya Beasiswa Kaltara, Nasir: 2027 kami perjuangkan kembali Jadi Prioritas
Parlemen

Warga Sebatik Keluhkan Terbatasnya Beasiswa Kaltara, Nasir: 2027 kami perjuangkan kembali Jadi Prioritas

17 November 2026 18:30
DPRD Tarakan Sepakat, Rekomendasi BBM Nelayan Diusulkan Cukup Diterbitkan Kelurahan
Parlemen

DPRD Tarakan Sepakat, Rekomendasi BBM Nelayan Diusulkan Cukup Diterbitkan Kelurahan

17 November 2026 18:01
DPRD Kota Tarakan Targetkan Pengesahan Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal Selesai Tahun Ini
Parlemen

DPRD Kota Tarakan Targetkan Pengesahan Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal Selesai Tahun Ini

17 November 2026 14:52

Discussion about this post

Ikuti Kami

Ikuti Kami
  • Rahmawati Apresiasi Kebijakan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh Waktu Mulai 2027

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tampil Perdana di Porprov II, Atlet Lari Trail Tarakan Izzaanul Haq Langsung Persembahkan Emas

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Karate Tarakan Sabet Dua Emas Perdana di Porprov II Kaltara

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Karate Tarakan Menggila di Porprov II Kaltara, Sikat 8 Emas dan Pimpin Klasemen

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tarakan Juara Umum Balap Motor Porprov Kaltara 2026 dengan 3 Emas 1 Perak

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Fokus Borneo

Ikuti Kami

Rubrik

  • Advetorial
  • Daerah
  • Derap Nusantara
  • Ekonomi
  • Energi
  • Fokus
  • Hiburan
  • IKN
  • Kantah Kota Balikpapan
  • Kementrian ATR/BPN
  • KPH Tarakan
  • Kriminal
  • Kuliner
  • Nasional
  • Olah Raga
  • Opini
  • Otomotif
  • Parlemen
  • Pemkab Bulungan
  • Pemkab Malinau
  • Pemkab Nunukan
  • Pemkab Tana Tidung
  • Pemkot Balikpapan
  • Pemkot Tarakan
  • Pemprov Kaltara
  • Pendidikan
  • Politik
  • Sosial Budaya
  • TNI Polri
  • Travel
  • Video

Recent News

Supa’ad Desak Sinkronisasi Bantuan Nelayan Kaltara, Beda KTP dan Lokasi Tambak Jangan Jadi Penghambat

Supa’ad Desak Sinkronisasi Bantuan Nelayan Kaltara, Beda KTP dan Lokasi Tambak Jangan Jadi Penghambat

17 November 2026 20:47
DPRD Kaltara Curhat ke KPK soal Mahalnya Biaya Bangun Infrastruktur Perbatasan

DPRD Kaltara Curhat ke KPK soal Mahalnya Biaya Bangun Infrastruktur Perbatasan

17 November 2026 20:31
  • About Us
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2025 PT KITA MEDIA GROUP

error: Content is protected !!
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • KPH Tarakan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olah Raga
  • Sosial Budaya
  • Travel
    • Kuliner
  • Energi
  • Hiburan
  • Opini

© 2025 PT KITA MEDIA GROUP