RDP Komite II DPD RI dengan Kemenhub, Hasan Basri Sampaikan 7 Usulan dari Kaltara Termasuk Malundung Jadi Pelabuhan Ekspor Semua Komoditi

JAKARTA – Komite II DPD RI menngadakan rapat dengar pendapat secara virtual dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di ruang Majapahit Gedung DPD RI. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri, membahas program kerja Kemenhub di daerah tahun 2021 dan rencana kerja Kemenhub di daerah tahun 2022.

“Alhamdulilloh hari ini kembali memimpin rapat dengan Kementerian Perhubungan RI yang dihadiri oleh Sekjen dan seluruh Dirjen. Ada tukuh usulan dari Kaltara yang saya sampaikan kepada Kemenhub,” kata Hasan Basri melalui keterangan press rilisnya.

Ketujuh usulan yang disampaikan ke Kemenhub diantaranya terkait keselamatan penerbangan, sarana dan prasarana Bandara di Kaltara, SOA yang tetap berlanjut, Pelabuhan Malundung Tarakan menjadi pelabuhan export termasuk komoditi perikanan, Bandara perintis dan pelabuhan Tengkayu 1, Navigasi dan KSOP serta Bus untuk anak sekolah.

“Bus sekolah masih menunggu permohonan masing-masing Pemerintah Daerah baik tingkat satu maupun dua. Terima kasih kepada Kemenhub yang selama ini telah memberikan support atas bantuan transportasi udara atau SOA ke daerah-daerah terpencil terutama Bandara-bandara perintis,” ujar Senator muda Kaltara.

Hasan Basri juga mengusulkan supaya Bandar Udara International Juwata Tarakan dilakukan pemagaran. Jangan sampai Bandara tersebut dimasukin binatang ternak maupun yang lainnya.

“Saya tahu di daerah disana sampai sekarang itu belum ada pemagaran termasuk yang dijanjikan pemagaran kurang lebih panjangnya 2.500 meter. Ini perlu ditambah agar tidak ada binatang masuk ke Bandara,” beber HB.

Terakhir Hasan Basri mengusulkan supaya Pelabuhan Malundung Tarakan bisa melayani ekspor tidak hanya komonditi tertentu seperti sawit dan plywood, tetapi juga komoditi lainya seperti hasil perikanan maupun rumput laut.

“Padahal di Tarakan itu salah satu penghasil terbesar rumput laut di wilayah Indonesia timur dan juga udang dan ikan tetapi tidak bisa ekspor langsung ke negara-negara luar. Kenapa karena Pelabuhannya hanya melayani ekspor impor tertentu ini perlu ditindaklanjuti. Semoga kegiatan dan usulan-usulan ini tidak mendapat kendala dari anggaran 45 Triliun yang direcofusing sebanyak 12 Triliun,” tutup Hasan Basri juga Ketua PBSI Provinsi Kaltara.(Iik)