Gubernur Terus Upayakan Pembangunan Kanwil Kemenkumham Kaltara

Tanjung Selor-Jalin silaturahmi bersama Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Sofyan selaku Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Timur (Kaltim) beserta rombongan bahas pentingnya memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kebutuhan yang dimaksud adalah mengenai pembangunan Kanwil Kemenkumham di Kaltara yang sebelumnya sudah pernah disuarakan oleh Gubernur Zainal.

“Keberadaan Kemenkumham di sini (Kaltara, red) sangat dibutuhkan, terutama untuk lapas, hutan, dan imigrasi serta untuk membahas peraturan daerah, peraturan gubernur, dan lainnya. Pembangunan Kanwil Kemenkumham tersebut adalah bentuk sinegritas yang akan kita (Kemenkumham Kaltim, red) lakukan dengan Bapak Gubernur,” ujar Sofyan saat diwawancarai usai menemui Gubernur dan Wagub Kaltara di Kantor Gubernur, Kamis (13/1)

“Bapak Gubernur sudah bersurat dengan Pak Menteri soal pembangunan Kanwil Kaltimtara dan UPT (Unit Pelaksana Teknis, red) di dalamnya, namun karena keterbatasan anggaran dan pandemi, semuanya tertunda. Beliau tadi juga akan mengupayakan beberapa pembangunan kecil untuk memancing agar mendapatkan perhatian dari pusat,” bebernya lagi.

Melihat keseriusan yang ditunjukan oleh Gubernur dan Wagub Kaltara tersebut, ia merasa bahagia dan sangat mengapresiasi langkah-langkah tersebut. Menurutnya pembangunan Kanwil Kemenhumkam di Kaltara akan menjadi suatu hal baik dan berdampak dampak pada masyarakat Kaltara.

“Kami juga membicarakan mengenai HBI (Hari Bhakti Imigrasi, red) yang ke-72, kami berharap beliau (Gubernur Kaltara, red) bisa menjadi inspektur upacara sekaligus membacakan sambutan menteri yang kami pusatkan di Sebatik,” ungkap Sofyan.

“Beliau juga berkenan untuk hadir dan melakukan kegiatan yang dimaksud pada HBI beberapa waktu mendatang,” pungkasnya.

Sebagai penutup, ia berharap pembangunan Kanwil Kemenkumham di Kaltara segera berlangsung dengan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah di Lingkungan Provinsi Kaltara melalui kerja sama dengan pemerintah pusat.