TARAKAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) ajukan anggaran untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebesar Rp. 180 miliar.
Hal itu, disampaikan Ketua KPU Provinsi Kaltara Suryanata Al Islami kepada Fokusborneo.com, Rabu (8/2/23). Usulan anggaran tersebut, sudah disampaikan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara beberapa tahun lalu.
“Kami sudah menyerahkan langsung kepada pak Gubernur waktu itu, kemudian pak Sekda, termasuk kami juga sudah bertemu dengan pak Ketua DPRD dan Wakil Ketua, menyampaikan terkait usulan anggaran pilkada 2024 Kaltara. Itu penting lebih awal kami sampaikan supaya pemerintah daerah/Provinsi dan DPRD lebih awal sudah bisa menyiapkan langkah-langkah untuk anggaran, karena kita berharap anggaran pilkada itu sudah dialokasikan dan cukup,” kata Suryanata.
Lebih lanjut Suryanata menjelaskan KPU dalam penyusunan anggaran pilkada, berdasarkan standarisasi dan aturan yang berlaku. Selain itu, pengajuannya juga sesuai dengan kebutuhan penyelenggara pemilu.
“Anggaran kalau gak cukupkan ini repot juga kita. Maka kata kuncinya anggaran untuk Pilkada itu, dialokasikan dan cukup, cukupnya itu gimana? Ya tentu berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan penyelenggara, karena yang kami susun juga punya standarisasi kami mengacu pada aturan-aturan yang ada,” bebernya.
Baca juga : Lolos Vermin, 17 Bacalon DPD RI Kaltara Lanjut Verfak 6 FebruariÂ
Suryanata menyarankan dalam pembahasan anggaran bisa duduk bersama pemerintah dengan penyelenggara pemilu, untuk menyamakan persepsi. Sehingga dalam rasionalisasi anggaran tidak menghapus yang menjadi kebutuhan dan prioritas bagi tahapan penyelenggara.
“Umpamanya begini pilkada itu kan tidak bisa memastikan berapa calon, tapi kita harus punya ukuran-ukuran untuk memprediksi berapa kira-kira kemungkinan calon yang akan ber kontestasi nanti, ini berimplikasi terhadap anggaran, logistiknya, fasilitas kampanyenya, ini menjadi bagian penting alokasinya kami betul-betul hitung,” ujarnya.
Apalagi dikatakan Suryanata, honor penyelenggara Badan Ad Hoc pada pemilu 2024 ada kenaikan. Hal itu yang menjadi dasar adanya penyesuaian anggaran antara pilkada 2020 dengan 2024.
“Maka di 2024 kita betul-betul berhitung kembali, termasuk alokasi anggaran untuk penyelenggara Ad Hoc mulai PPK, PPS sampai KPPS, itu kan oleh pemerintah di naikan, maka kan kita tentu harus menyesuaikan anggaran itu saja sudah berbeda dengan pilkada 2020,” ucapnya.
Perbedaan tersebut, KPU berharap bisa menjadi perhatian Pemprov. Soalnya pilkada 2024, tahapannya sudah mulai di tahun 2023 begitu juga anggarannya harus dialokasikan untuk kebutuhan kegiatan di 2023 sampai 2024.
Baca juga : Tahap Vermin Perbaikan Dukungan, KPU Kaltara Himbau 14 Bacalon DPD RI Pantau Akun Silon
“Sebaiknya memang untuk melakukan menyamakan persepsi berapa kebutuhan anggaran, perlu duduk bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu, termasuk disitukan ada pembiayaan pengamanan. Saya kira bisa saja Pemprov menginisiasi pertemuan bersama dengan kepala daerah di seluruh wilayah Kaltara, untuk kita sama-sama kalau pun kami gak dilibatkan gak masalah tinggal Gubernur menentukan berapa sharing anggaran antara Provinsi dan Kabupaten/Kota,” jelasnya.
Suryanata mencontohkan alokasi anggaran Badan Ad Hoc misalnya, Pemprov nanti nanggung yang mana dan sisanya Kabupaten/Kota. Sebab ada pengadaan logistik surat suara, seluruh anggarannya ditanggung masing-masing daerah.
“Itu ditanggung masing-masing oleh anggaran yang disetujui pemda gak boleh campur aduk. Yang bisa kita sharing itu umpamanya terkait distribusi logistik, kemudian pembayaran Ad Hoc, tinggal kita pilah-pilah saja sehingga sama-sama bisa jalan,” ungkapnya.
Suryanata berharap kepala daerah di Kabupaten/Kota yang nantinya melaksanakan pilkada serentak, segera koordinasi bersama dengan KPU Kabupaten/Kota di Kaltara untuk merealisasikan. Supaya bisa secepatnya dilakukan penandatangan NPHD antara Pemda dan KPU setempat, dalam rangka dukungan untuk penyelenggara pilkada 2024 di daerah.(Mt)
Discussion about this post