Bupati Buka Sosialisasi Inventarisasi dan Verifikasi  PPTPKH Kabupaten Tana Tidung

TIDENG PALE – Bupati Kabupaten Tana Tidung secara resmi membuka acara “Sosialisasi inventarisasi dan verifikasi penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan (PPTPKH) Kabupaten Tana Tidung”, Kamis (22/2/24).

Sebagai bupati, Ibrahim Ali berharap masyarakat yang telah menggarap lahan dalam kawasan yang telah dilakukan sejak lama dapat dilindungi haknya dan diberi kepastian hukum atas lahan yang mereka garap.

Data kawasan hutan di KTT sendiri yang berupa hutan produksi (hp) seluas 153.659,32 ha, hutan produksi terbatas (hpt) seluas 9.084,28 ha, hutan produksi yang dapat dikonversi (hpk) seluas 9.839,95 ha dan luasan total kawasan hutan kabupaten tana tidung seluas 172.937,80 ha atau 49,27 persen dari luasan daratan tana tidung sedangkan areal penggunaan lain (apl) yang merupakan kewenangan pemerintah daerah seluas 173.730,15 ha atau 50,73 persen dari luas daratan kabupaten tanah tidung.

“Masyarakat bukanlah aktor ekonomi yang menggarap lahan untuk memperkaya diri tetapi masyarakat kami sebagian besar adalah masyarakat subsisten terhadap hutan, tentu untuk membuktikan bahwa masyarakat telah menggarap lahan, tim inver memilki verifier yang telah teruji bertahun-tahun. Besar harapan kami agar apa yang kami usulkan untuk penyelesaian penguasaan tanah di dalam kawasan hutan dapat disetujui oleh tim inver yang dibentuk oleh Menlhk”, terangnya.(her/Iik)

Salah satu program pemerintah yang tertuang di dalam rpjmn pemerintah sebelumnya adalah penyediaan lahan dalam rangka tanah obyek reforma agraria yang sekarang dikenal dengan penyelesaian penguaasan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan (pptpkh).

Presiden RI, bapak Joko Widodo berulang kali telah meyerahkan sertifikat tanah yang bersumber dari tora yang merupakan bukti komitmen pemerintah untuk melaksanakan rpjmn secara sungguh-sungguh. Program pptpkh sebagai sumber tora merupakan program yang membutuhkan dukungan dari seluruh pihak, dimana jika para pihak tidak mendukung maka dapat dipastikan program ini tidak berjalan dengan baik.

“Oleh karena itu saya sangat berharap kepada camat dan kepala desa untuk berperan aktif membantu masayarakat untuk mendapatkan hak akses dan aset terhadap kawasan hutan”, ucapnya.

Menurutnya kesulitan terbesar yang dihadapi masyarakat dalam program ini adalah penyediaan data yang dibutuhkan untuk dilakukan verifikasi oleh tim inver pptpkh. Oleh sebab itu sosialisasi ini merupakan ajang yang sangat bermanfaat untuk menggali informasi kebutuhan data yang dibutuhkan dari masyarakat jangan sampai ada misinformasi atas kegiatan ini.

Sekda KTT telah menghadiri undangan dari KLHK terkait dengan pelepasan kawasan hutan melalui rencana tata ruang wilayah (rtrw) provinsi Kalimantan Utara, “kita sama-sama berikhtiar, berusaha dan berdoa agar apa yang kita usulkan untuk kebaikan dan kemajuan KTT dapat di akomodir pada pelepasan kawasan hutan melalui rtrw provinsi tersebut. Diantaranya pelabuhan bebatu, pelabuhan sebawang, desa-desa yang masuk dalam kawasan hutan, fasum-fasos yang masuk dalam kawasan hutan”, lanjutnya.

“Semua cara akan kita tempuh untuk kesejahteraan masyarakat kabupaten tana tidung, dan semoga apa yang kita lakukan dapat bernilai ibadah untuk kebaikan dan kemajuan tana tidung, kami berharap kawasan yang belum terakomodir pada pelepasan rencana tata ruang wilayah provinsi Kalimantan Utara dapat terakomodir pada program pptpkh ini”, tutupnya.