TANJUNG SELOR – Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) harus siap bersaing secara inovatif, kreatif, dan cepat. Sebagaimana amanat mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dicantumkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 95/2018, tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik disebutkan bahwa, penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi perlu diterapkan sebagai bentuk dukungan dalam rangka pengembangan pelayanan kepada masyarakat. Ini disampaikan Asisten III Setprov Kaltara, H Zainuddin HZ saat membuka Sosialisasi Sistem Pembayaran Keuangan Daerah di ruang pertemuan lantai 1 Gedung Gabungan Dinas (GADIS) Pemprov Kaltara, Senin (4/11).
Hal tersebut, dikarenakan saat ini telah masuk dalam era revolusi industri 4.0, dimana bentuk persaingan akan semakin tajam dikarenakan arus komunikasi yang semakin terbuka. “Sejalan dengan Instruksi Gubernur Kaltara No. 4/2018 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Transaksi Non-Cash) sebagai tindak lanjut atas Instruksi Presiden No. 10/2016 tentang Aksi Pencegahan Dn Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 Dan 2017 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 910/1866/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Provinsi, maka sejak Januari 2018 pelaksanaan transaksi non tunai di lingkungan Pemprov Kaltara telah mulai dilaksanakan,†urai H Zainuddin.
Sistem pembayaran ini telah mengintegrasikan aplikasi SIMDA Keuangan dengan aplikasi pembayaran Bankatimtara, sehingga menempatkan Pemprov Kaltara sebagai daerah yang pertama kali menerapkan sistem pembayaran keuangan daerah yang terintegrasi.
“Untuk itu, Pemprov Kaltara butuh komitmen para pihak yang terlibat dalam penerapan serta pengembangan aplikasi pembayaran keuangan daerah ini dalam mewujudkan good and clean governance,†tutupnya.
Sebagai informasi, pada kesempatan tersebut Bankaltimtara juga memberikan penghargaan kepada OPD yang melaksanakan SIMDA Keuangan terbaik di lingkup Pemprov Kaltara. Adapun OPD dimaksud, yakni Biro Pemerintahan Setprov Kaltara, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Biro Humas dan Protokol Setprov Kaltara.(*/iik
Discussion about this post