TANJUNG SELOR – Layaknya masyarakat Indonesia secara umum, saat ini masyarakat di Kalimantan Utara (Kaltara) yang juga terdiri dari berbagai suku, agama, ras dan golongan mengalami pengerusan nilai-nilai kebangsaan yang disebabkan arus globalisasi, yang berakibat sangat rentan terhadap konflik terlebih ketika mendekati masa Pemilukada.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) melaksanakan kegiatan optimalisasi peran dan fungsi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam menjaga stabilitas daerah untuk mewujudkan pemilukada 2020 yang aman dan damai, di ruang serbaguna Gedung Gabungan Dinas Kaltara, Selasa (28/7).
Sebagai wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan, FPK diperlukan untuk meredam fanatisme kesukuan sehingga tidak memicu konflik.
“Kegiatan ini merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat untuk terciptanya iklim yang kondusif dengan menerima kemajemukan,” kata, Basiran, Kepala Badan Kesbangpol Kaltara saat membuka kegiatan tersebut.
Pilkada Serentak 2020 sendiri, bertujuan untuk memperkuat demokrasi yang berarti bagaimana agar proses pilkada tidak sekadar hadir, dirayakan, serta terselenggara secara prosedural, lancar dan aman tetapi juga dapat dirasakan hasilnya secara substantif oleh rakyat.
“Di momen ini, FPK sedianya dapat memberikan pengetahuan akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan, sekaligus membentengi masyarakat dari segala pengaruh negatif serta dapat menyikapi secara bijaksana berbagai isu yang berpotensi menyebabkan perpecahan dalam masyarakat, apalagi disaat menyongsong Pemilukada 2020,” jelasnya.
Potensi konflik sosial yang terjadi biasanya berasal dari isu sara kesukuan atau hal lainnya yang diperuncing dengan mudahnya masyarakat diprovokasi berita bohong dan dan ujaran kebencian.
“Saya berharap pengurus dan anggota FPK Provinsi Kaltara maupun kabupaten/kota dapat melakukan tugas dan perannya secara optimal serta mampu menjadi fasilitator dan melakukan pembinaan dalam rangka menjaga stabilitas daerah melalui kegiatan-kegiatan positif di tengah masyarakat demi menyukseskan Pemilukada 2020,” tutupnya.(humas)
